Pati – Demonstrasi yang digelar masyarakat Pati hari ini mengusung 13 tuntutan kepada partai politik dan anggota DPRD. Apa saja?
Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan pendapat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 1 September 2025. Massa mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di DJKA.
MASYARAKAT Kabupaten Pati hari ini kembali menggelar demonstrasi di depan kantor dewan perwakilan rakyat daerah setempat. Massa bergerak dari titik kumpul di depan kantor Bupati Pati. Aksi kali ini mengusung 13 tuntutan yang akan disampaikan kepada anggota dewan.
Massa berjalan kaki sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan. Sebagian dari mereka naik truk trailer bak terbuka yang digunakan menjadi mobil komando. Sementara itu, satu truk digunakan untuk sound pengeras suara.
Sesampai di depan DPRD Pati, perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan orasi. “Ada 13 tuntutan. Yang paling utama memakzulkan Sudewo,” kata anggota tim hukum Masyarakat Pati Bersatu, Kristoni Duha.
Berikut 13 tuntutan tersebut:
1.Meminta ketua partai politik (DPC/tingkat kabupaten) mengawal sampai tuntas proses Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
2.Meminta ketua partai politik (DPC/tingkat kabupaten) berkomitmen untuk terbuka dalam menerima, mendengarkan, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati.
3.Meminta ketua partai politik (DPC/tingkat kabupaten) melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja kader atau DPRD-nya.
4.Meminta ketua partai politik (DPC/tingkat kabupaten) memecat kader atau DPRD-nya yang terbukti tidak bekerja secara maksimal untuk warga Pati secara umum dan masyarakat yang ada di dapil pemilihan masing-masing secara khusus.
5.Meminta DPRD menuntaskan kerja Pansus Hak Angket secara akuntabel, substantif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Meminta DPRD dan Fraksi PDIP tidak mengganti Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Teguh Bandang Waluyo.
7.Meminta DPRD dan Fraksi PDIP mengganti Bapak H Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
8.Meminta DPRD dan Fraksi Gerindra mengganti Bapak Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
9.Meminta DPC Gerindra Kabupaten Pati untuk DPP Gerindra memecat Sudewo dari jajaran pengurus DPP Gerindra atau keanggotaan.
10.Meminta DPC Gerindra Kabupaten Pati untuk DPP Gerindra berkomitmen dalam mengawal kasus tindak pidana korupsi (DJKA) yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo.
11.Meminta kepada semua jajaran ketua partai politik tingkat Kabupaten Pati untuk berkomitmen melawan praktik-praktik korupsi di pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun desa.
12.Meminta kepada semua anggota DPRD Kabupaten Pati untuk berkomitmen melawan praktik-praktik korupsi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
13.Meminta semua anggota DPRD Kabupaten Pati bekerja secara maksimal bagi masyarakat Kabupaten Pati dan selalu berpijak pada kemaslahatan serta keberpihakan masyarakat kecil.
( MK )
