Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Hukum

Cekoki Pegawai Kemenkop UKM Miras & Disetubuhi Paksa, 2 Orang Berpengaruh Ini Direkomendasikan Dipecat

badge-check

Cekoki Pegawai Kemenkop UKM Miras & Disetubuhi Paksa, 2 Orang Berpengaruh Ini Direkomendasikan Dipecat Perbesar

Jakarta, patrolinusantara.press – Dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap pegawai Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), direkomendasikan dipecat.

“Dua orang PNS yang awalnya hanya menerima sanksi penurunan masa jabatan satu tahun direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai PNS,” ujar Ketua Tim Independen Pencari Fakta kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan UKM, Ratna Batara Munti di Jakarta, Rabu (23/11).

Jasa Pembuatan website Media berita

Ratna Batara Munti mengatakan, berdasar hasil penelusuran tim independen diketahui, kedua PNS tersebut tidak hanya melakukan pemerkosaan, tetapi juga melakukan pelecehan seksual kepada korban di sebuah tempat hiburan malam dan di dalam mobil.

“Tindakan pelaku tersebut setelah korban dibujuk dan dicekoki minuman keras,” ujarnya.

Sementara itu, untuk dua pelaku lainnya yang turut serta dalam kejahatan tersebut direkomendasikan agar kontraknya sebagai tenaga honorer diputus, dan satu pelaku lainnya direkomendasikan agar masa jabatannya diturunkan.

Secara umum, tim independen mengeluarkan beberapa poin rekomendasi penting atas kasus yang terjadi di akhir tahun 2019 tersebut.

Pertama, merekomendasikan soal sanksi kepada empat pelaku yang juga menjadi desakan publik atas kasus itu.

Rekomendasi itu didasari surat perintah penghentian penyidikan (SP3) meskipun keempat pelaku sudah menjadi tersangka.

“Jadi ada empat pegawai yang masih bekerja di sini dan sanksinya kita evaluasi berdasarkan temuan tim independen,” kata Ratna.

Ratna mengatakan sanksi yang direkomendasikan tersebut merujuk kepada berat atau ringannya perbuatan pelaku kepada korban. Kedua, tim independen juga menyoroti respons internal Kemenkop UKM atas kasus yang dilaporkan korban dan keluarganya ke Kepala Biro pada tahun 2019.

Temuan tim independen, ada semacam upaya melindungi para pelaku dan mala-administrasi, yakni pemalsuan tanda tangan surat pengunduran diri korban.

Padahal, pengakuan korban yang diperoleh tim independen, surat pengunduran beserta tanda tangan tersebut bukan dibuat dan ditandatangani oleh korban.

 

(Sumber Olah:NKRIPost/Jawa Pos)

 

(Tim/AW/Red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita