Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Hukum

Tarif PDAM Naik, Koalisi Advokat Peduli DEMAK buka Posko Pengaduan

badge-check

Tarif PDAM Naik, Koalisi Advokat Peduli DEMAK buka Posko Pengaduan Perbesar

Demak, patrolinusantara.press – Paska pandemi covid19, ekonomi masyarakat belum juga pulih. Bahkan kecenderungannya harga kebutuhan dasar masyarakat masih mengalami naik turun. Sayangnya, kenaikan ini juga diikuti oleh berbagai tarif layanan publik lainnya, seperti halnya tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Demak Jawa Tengah. Melalui SK No 690/438 Tahun 2022, Bupati Demak menaikkan tarif dasar PDAM mulai berlaku bulan Oktober 2022 yang harus dibayarkan November 2022.

Melihat situasi ini, berbagai Advokat yang peduli terhadap layanan publik merespon dengan rencana membuka posko pengaduan. Mereka simpati dan meresmpon kenaikan tarif PDAM dengan membentuk KOALISI ADVOKAT PEDULI DEMAK. Muhammad Farid Aminudin,SH, salah satu Advokat muda merasa prihatin dengan kenaikan tarif PDAM ini, kita mengamati belum banyak perubahan yang dilakukan oleh PDAM,mulai dari layanan hingga kualitas airnya. Momentumnya tidak pas, baru mau bangkit karena pandemic covid19, tarif air naik, jelasnya.

Jasa Pembuatan website Media berita

Hal sama disampaikan oleh pengacara lainnya Sukarman,SH.MH. kuasa hukum Sekdes PNS yang sebelumnya juga melakukan judicial review Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung turut prihatin. Kita sedang mendiskusikan untuk membuat posko pengaduan bagi pelanggan PDAM. Di Medsos sudah menjadi perhatian dan keprihatinan, maka dari itu kita fasilitasi konsumen PDAM jika ada peluang melakukan upaya hukum, jelasnya.

Karman sapaan akrabnya menambahkan, kritik pedas dilontarkannya. Bagian Hukum Pemda Demak harus banyak belajar hukum lagi ini. SK kenaikan tarif ini ditetapkan tanggal 20 Oktober 2022, tapi diperlakukan sejak tanggal 1 Oktober dan diminta bayar pada bulan nopember. Secara teknis ini memberlakukan hukum secara surut, jelas ini tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang, tuturnya.

Dosen sekaligus Ketua BKBH UNISBANK ini akan mengkritisi lebih dalem secara hukum. kita akan buat kajian hukumnya, jika memang perlu melakukan upaya hukum, KOALISI ADVOKAT PEDULI DEMAK sudah siap. UU Perlindungan Konsumen memberikan peran bagi konsumen melakukan gugatan class action. Hanya perwakilan 10 (sepuluh) orang saja, kita bisa mengatasnamakan Seluruh Konsumen PDAM sekabupaten Demak untuk gugat Bupati. Bagi yang keberatan ada notifikasi untuk mengundurkan diri, terangnya. 

 

(MK/Red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Lapas Kelas IIB Pati Bersinergi Polresta Pati Gelar Razia Kamar dan Tes Urine, Hasilnya Bersih dar

11 November 2026 - 07:05 WIB

Trending di Berita