Pati, patrolinusantara.press – Pemerintah Kabupaten Pati mengeluarkan kebijakan dalam pembelian BBM untuk para petani dan peternak, pemerintah menyatakan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh petani dan peternak diatur dan dikeluarkan oleh pemerintahan desa.
Kebijakan ini khusus berlaku untuk petani dan peternak, rekomendasi pembelian BBM cukup melalui lurah/kepala desa. Kebijakan itu diperbaharui dan memberikan kewenangan bagi Asisten Perekonomian untuk menerbitkan rekomendasi sebagai upaya Pemda setempat mengatur penggunaan BBM bersubsidi.
Dalam rangka penerapan aturan Undang-undang migas no.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, para peternak dan petani harus memenuhi syarat untuk pembelian bahan bakar solar, syarat yang berlaku yaitu pembelian bahan bakar bersubsidi pembeli harus membawa surat rekomendasi asli dari lurah/kepala desa.
Mengingat mata pencaharian warga sebagian besar adalah petani dan peternak, maka dipandang perlu diatur agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan peternak maupun petani.Oleh karena itu, Pemda berupaya mengatur pola konsumsi supaya penggunaannya tepat sasaran, salah satunya penggunaan peruntukan bagi peternak dan petani.
Namun aturan tersebut diduga tidak berlaku untuk Dedsa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, secara administrasi pemberian surat rekomendasi diduga carut marut dan hal itu rentan disalahgunakan mafia migas.
Dari hasil temuan awak media (13/12/2022), surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Muhamad Zaenuri selaku kepala Desa Bageng atas nama pemohon Hendrianto yang peruntukannya untuk peternak ayam dengan besaran pembelian 70 liter perhari, justru diduga disalahgunakan oleh oknum pemohon tersebut dengan diperjual belikan kembali.
hal itu diperkuat dari pernyataan salah satu warga yang mengatakan bahwa atas nama surat rekomendasi Hendrianto tidak mempunyai usaha peternak ayam.
Sekdes Desa Bageng Daenuri.SH Saat di konfirmasi awak media menuturkan,”terkait surat yang rekomendasi yang sudah dikeluarkan kades, saya justru tidak tahu coba nanti saya cari arsipnya, untuk lebih jelasnya silahkan tanya pak kades,” ungkapnya.
Ketika awak media menanyakan tentang Arsip surat rekomendasi dari desa, Sekdes hanya bisa bingung. Pasalnya setiap surat yang dikeluarkan desa itu sudah pasti ada arsipnya, namun pada kenyataanya tidak.
Ironis, kejadian ini diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oknum kepala desa Bageng. Besar dugaan jangan-jangan kepala desa ada indikasi dugaan kongkalikong dengan pihak pemohon surat rekomendasi solar bersubsidi.
Hingga berita ini diterbitkan pihak kades belum bisa dikonfirmasi dan sengaja menghindar saat mau di konfirmasi.
Disisi Lain, Sutikno Selaku Camat Gembong ketika dimintai tanggapannya mengatakan,
“kalau surat rekomendasi terkait solar pembelian solar kecamatan hanya mengetahui, tanpa kecamatan mengetahui’pun surat tersebut juga berlaku, kalau permasalahan tidak adanya arsip di desa, kami dari kecamatan sering mensosialisasikan ke desa-desa terkait pengawasan administrasi dan lain-lain, bila mana ada permasalahan semua itu dikembalikan ke desa-desa,” pungkas camat.
(Tim/Aw/ Red)











