Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Hukum

Perlawanan DPP LVRI Terhadap Petugas Keturunan Imbas di SHM kannya Kantor LVRI Jepara

badge-check

Perlawanan DPP LVRI Terhadap Petugas Keturunan Imbas di SHM kannya Kantor LVRI Jepara Perbesar

Kudus, patrolinusantara.press – Polemik DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) terhadap petugas keturunan terkait di SHM kan nya kantor LVRI kabupaten Jepara menuai polemik berkepanjangan. DPP LVRI diwakili oleh pengacara gaek yang mungkin sudah tidak asing lagi ditelinga para praktisi hukum se eks karesidenan Pati yaitu Sukis Jiwantomo SH MH selaku penggugat.

Kuasa Hukum LVRI, Sukis Jiwantomo SH. MH

Adapun tergugat terdiri dari 4 orang yaitu Umar muslim dkk, dan sidangnya pun sudah masuk ke tahap mendengarkan para saksi dari pihak penggugat. Saksi dari pihak penggugat menjelaskan bahwasanya anak/ahli waris dari sabar hanyalah menumpang karena pak sabar sendiri hanyalah seorang petugas kantor dan bukanlah pemilik dari obyek yang disengketakan.

Jasa Pembuatan website Media berita

Perlu diketahui sebelumnya ada sengketa terkait tanah yang diduduki oleh kantor LVRI Jepara dengan HGB no 90 luas 1008 m2 dan ikut numpang administrasi veteran cadangan lV-25 kabupaten Jepara (kaminvencad lV/25 jpr). Sabar beserta keluarga diberikan ijin tinggal di karenakan waktu itu sabar yg notabene seorang veteran belum punya tempat tinggal, dan atas dasar kemanusiaan akhirnya pihak dari LVRI memberikan ijin tinggal untuk mereka tapi dengan suatu catatan.

Catatan itu adalah sabar diharuskan untuk ikut menjaga dan merawat kantor tersebut. Selang beberapa waktu sepeninggal mendiang Sabar, masalah itu akhirnya timbul tanpa diduga rupanya. Pihak dari ahli waris Sabar sudah mendaftarkan kepemilikan surat tanah ke BPN kabupaten Jepara atau meng SHM kan tanah tersebut dengan no 1263 atas nama Muhammad Riyan dan Umar muslim yang merupakan anak dari mendiang alm Sabar dan dengan kata lain sekarang ada dualisme kepemilikan tanah tersebut (2 sertifikat).

Sidang gugatan hak atas tanah tersebut berlangsung di pengadilan negeri Jepara dan sudah memasuki tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi. Sukis jiwantomo SH MH selaku kuasa hukum dari DPP LVRI berkomentar sebagaimana yurisprudensi, sebagai rujukan dari Mahkamah Agung adalah bilamana ada dualisme kepemilikan surat tanah atau lebih maka sertifikat yang sah adalah yang diterbitkan lebih awal atau pertama kali. Dan itu tertuang di putusan MA no 976 k/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam 3 Siliwangi/angkatan darat) 27 November 2015.

Oleh sebab itu sertifikat SHM no1063 atas nama tergugat 1 dan 2 yang terbit di tahun 2016 haruslah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap, dikarenakan obyek sengketa sudah bersertifikat HGB no 90 atas nama legiun veteran republik Indonesia yang berlaku selama 20 tahun atau sampai dengan 2017 tuturnya kepada insan media. Advokat Sukis jiwantomo SH, MH pun optimis bakal memenangkan perkara tersebut.

 

(brhn/red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Tragedi di Gabus: Lansia Perempuan Meninggal Diduga Dibacok Suami, Motif Masih Diselidiki

8 November 2026 - 08:08 WIB

Perselisihan di Warung Tuak Berujung Pembacokan, Pelaku Diamankan Polisi

4 November 2026 - 19:49 WIB

Jasad Bayi Perempuan Ditemukan di Dalam Kardus di Area Bendung Sani

3 November 2026 - 20:56 WIB

Trending di Berita