Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Peristiwa

Pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Subang Diduga Sarat Masalah

badge-check

Pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Subang Diduga Sarat Masalah Perbesar

Subang, patrolinusantara.press – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2022 diduga sarat penyimpangan dan menabrak Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dugaan tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Islam(GPI) Kabupaten Subang Diny Khaerudin, Senin (2/01/2023).

Menurutnya, DBHCHT merupakan kompensasi dampak dari rokok bagi semua kalangan. Namun dalam prakteknya, pemanfaatan DBHCHT menyimpang dari ketentuan dan tujuannya semula dengan alasan fleksibilitas.

Jasa Pembuatan website Media berita

“Tujuan DBHCHT di antaranya untuk mengkompensasi akibat dampak dari rokok. Sehingga penggunaannya tetap harus pada tujuan awal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Diny mengungkapkan pemanfaatan DBHCHT tersebut dibagi untuk bidang penegakan hukum, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dia menambahkan, DBHCHT merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Subang.

“Kami mendesak aparatur hukum untuk segera melakukan cross check terkait apa yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, terkait masalah dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Pengalokasian dana tersebut dipaksakan untuk pembelanjaan dan kegiatan yang kurang tepat,” katanya.

Indikasinya, menurut Diny, tidak saja terjadi pada tahap implementasi berupa penggelembungan anggaran program, namun juga pada penentuan prioritas sasaran bentuk-bentuk program yang dibuat oleh 7 lembaga dinas penerima alokasi anggaran DBHCHT tahun 2022.

“Ini terlihat kasat mata, ketika kita bicara tugas pengawasan serta pemberian sanksi terhadap penggunaan cukai tembakau, yaitu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.215/PMK.07/2021. Sungguh ironis, ada indikasi penyalahgunaan DBHCHT dan tindak pidana korupsi Pemda yang selama ini concern terhadap isu korupsi dan clean government, namun faktanya hanya digunakan pencitraan semata,” sesalnya.

Menurut Diny, alih-alih mendesain kinerja dan spirit clean government, hingga sukses mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya-lah yang terjadi.

“Bukan tidak mungkin distorsi regulasi DBHCHT malah bermuara pada munculnya fenomena korupsi secara kolegial dan sistemik, bahkan konstitusionalistik. Padahal korupsi adalah korupsi!” tegasnya.

Lebih jauh, menurutnya, jika merujuk pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka semestinya sistemnya dibenahi. Tantangan kita ialah bagaimana mendesain sistem yang mempersulit munculnya celah dan potensi korupsi.

“Pasalnya, sistem yang dikonstruksi secara serampangan, sebagaimana kasat mata pada kasus DBH CHT, banyak sekali penyimpangan yang anggaran nya di alihkan ke arah yang tidak jelas dan proyek tertentu,” pungkas Diny.

 

(Boby PS/Adi/Red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Lapas Kelas IIB Pati Bersinergi Polresta Pati Gelar Razia Kamar dan Tes Urine, Hasilnya Bersih dar

11 November 2026 - 07:05 WIB

Tragedi di Gabus: Lansia Perempuan Meninggal Diduga Dibacok Suami, Motif Masih Diselidiki

8 November 2026 - 08:08 WIB

Peringati Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Gotong‑royon Bersih Lingkungan

7 November 2026 - 09:40 WIB

Trending di Berita