Rembang, patrolinusantara.press – Berjalan dua tahun lebih sejak dikumandangkan PPDI dan dijanjikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di tahun 2020, Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk perangkat desa justru menguap tak jelas dan tidak kunjung direalisasikan juga.
Kalau normal, seharusnya minimal sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh pihak Kemendagri. Untuk itu perangkat desa diharapkan tidak hanya berpangku tangan dan menunggu nasib baik saja. Harus ada tindakan atau gerakan riil yang konstitusional dari segenap perangkat desa di Indonesia, utamanya di Kabupaten Rembang.
Hal itu disampaikan oleh sesepuh perangkat desa yang juga anggota PPDI Kec. Kaliori Kab. Rembang, Jawa Tengah, Kamituwo Sumijan, Rabu (4/1/2023).
” Bisa dikatakan lebih dari 2 tahun sejak PPDI dikonfirmasi oleh Kemendagri, namun NIPD belum diterbitkan sampai saat ini. Padahal untuk kelengkapan berkas dan data, kita sudah menghimpun dari teman-teman perangkat desa. Seharusnya pihak Kemendagri minimal sudah menerbitkan regulasi dan payung hukumnya. Teman-teman perangkat desa harus jeli menyikapinya. Seharusnya ada tindakan riil konstitusional dari teman-teman perangkat desa untuk kemacetan proses di Kemendagri. Tidak hanya bisa dengan menunggu dan berpangku tangan,” ucap Sumijan yang merupakan Kepala Dusun dari Desa Gunungsari itu.
Menurutnya lagi, terlepas dari perbaikan nasib melalui pemberian siltap, tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerja, NIPD wajib dan perlu diberikan sebagai pengakuan status kepada perangkat desa oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Sebab, perangkat desa pun bagian dari karyawan negara yang melayani masyarakat dari unsur pemerintahan dan digaji dari APBN.
Terlebih, lanjutnya, diharapkan dengan adanya NIPD, tidak ada kejadian pemberhentian perangkat desa secara semena mena pada tiap momen pergantian kepala desa, tanpa adanya pelanggaran yang dilanggar perangkat desa itu sendiri. Ia juga memaparkan bahwa teman-teman perangkat desa seangkatannya pernah menjadi korban diberlakukannya kebijakan baru oleh pemerintah karena dilanggarnya asas hukum tidak berlaku surut. Dari awal masa jabatan mereka ialah sampai dengan umur 65 tahun.
Ia mengutip dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakannya bahwa perangkat desa berhenti karena tiga hal meliputi, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
” Perangkat desa yang diberhentikan meliputi, karena usia telah genap 60 tahun. Berhalangan tetap. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Makanya NIPD itu mutlak untuk kepastian hukum perangkat desa. Kita juga kan di gaji dari APBN,” paparnya.
Dirinya berharap dengan adanya NIPD sebagai penguatan status perangkat desa, dapat bertugas di desa hingga usia genap 60 tahun. Tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk kepala desa ataupun kepala daerah. Selain itu, tujuan lainnya ialah agar terwujud tertib administrasi di desa.
” Saya sekedar mengingatkan teman-teman perangkat desa, jangan sampai berkas-berkas penting di desa hilang setiap pergantian kepala desa dan diikuti oleh hilangnya perangkat desanya karena dipecat dengan semena mena. Semoga saja dengan NIPD, status perangkat desa dapat terlindungi dari tindakan atau kebijakan yang mengesampingkan asas hukum tidak berlaku surut ,” pungkasnya.
(M,Zaen/Red)











