Makassar, patrolinusantara.press – Gugatan peraperadilan dengan nomor register perkara 33/Pld.Pra/2022/PN.Mks yang berlangsung pada Senin 2 Januari 2023, sekitar pukul 11.11.40 WITA lalu, Pengacara ibu Siti Muh Shirul Haq.SH, sangat menyesalkan atas perilaku institusi penegak hukum Polsek Rappicini Sulawesi Selatan, mereka tidak menghadiri panggilan di pengadilan negeri kota Makassar.
Dengan tidak menghadiri sidang gelar perkara melalui peraperadilan PN Makassar yang diajukan, mereka justru malah sibuk menyusun berkas pelimpahan perkara ke Kejaksaan negeri kota Makassar. Dimana perilaku tersebut dianggap adalah suatu tindakan sikap dan perilaku yang menciderai etika mekanisme atau sistem peraperadilan sendiri.
“Kami juga sangat berharap pihak kejaksaan negeri kota Makassar agar lebih meningkatkan kwalitas pemeriksaan berkas yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian dalam penyampaian SOP,” ungkap Shirul Haq.
Lanjut sang pengacara, Hal tersebut sangat penting, sebab ada beberapa perkara yang disidangkan namun seharusnya perkara tersebut masih membutuhkan pendalaman dalam pengkajian penyelidikan setiap perkara sebagai syarat yang wajib dan transparansi sebagai wujud dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
” Seperti yang dialami klien kami, Ibu Siti, dimana persoalan klien kami ditahan dengan cara yang menurut kami sangat tidak produktif,” ujar Shirul Haq.
Shirul menambahkan, dimana pihaknya melihat adanya perilaku oknum penyidik yang belum mampu memenuhi persyaratan tuntutan profesinya sebagai seorang penyidik dalam proses penyelidikan perkara yang dituduhkan terhadap klien dalam penerapan pasal penipuan atau penggelapan.
Sehingga peristiwa kesemena menaan tersebut yang sangat mendasari pihaknya dalam gugatan peraperadilan tersebut.
Untuk itu pihaknya menghimbau pihak Kejaksaan kota Makassar agar perkara kliennya yang dilimpahkan pihak Polsek Rappocini agar dikembalikan, mengingat tuntutan peraperadilan yang sedang berjalan yang memiliki registrasi pendaftaran yang sah.
Pihaknya juga menghimbau kepada pihak kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan selaku pihak tergugat II untuk memenuhi sistem penataan mekanisme proses hukum peraperadilan sebagai syarat kepatuhan untuk dipatuhi bersama. Tidak dengan cara mendiamkan atas dengan adanya perilaku oknum Polsek Rappocini sebagai tergugat I dengan sengaja tidak menghadiri gugatan peraperadilan, namun justru melakukan percepatan pelimpahan berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan dengan tujuan menghilangkan histori.
“Adapun perilaku oknum Polsek Rappocini, kami anggap perbuatannya semena mena,” pungkasnya.
(Firman.M/Tim/Red)











