Makassar, patrolinusantara.press – Terindikasi peristiwa pelaporan Ishak Hamzah kepada H Abd Rahmat alias Beddu kembali terulang di tahun 2012 lalu.
Kuasa Hukum terlapor Ishak Hamzah, Muh. Sirul Haq, meminta penyidik Tahbang Polrestabes Makassar, transparan dalam pemeriksaan Rincik asli yang dikuasai H Abd. Rahmat alias Beddu, yang juga diberikan kepada penyidik dalam penanganan perkara pasal 167.
Sesuai surat perintah penyitaan nomor: Sp sita/329/I/Res.1.2/2023/Reskrim tanggal 4 Januari 2023.
“Jangan sampai peristiwa tersebut kembali terulang lagi. Dimana saat terlapor H Abd. Rahmat, dilaporkan di tahun 2012 tentang penggelapan surat Rincik,” tegas Muhammad Sirul Haq selaku Kuasa Hukum terlapor Ishak Hamzah, ketika di temui di Polda Sulsel usai mendampingi kliennya, Jumat (20/1/2023).
H Abd. Rahmat alias Beddu, menyerahkan surat Rincik kepada saudara Andi Nurdin, kemudian surat tersebut diserahkan ke ibu Neneng (alm), tante dari Ishak Hamzah kemudian dari tangan ibu Neneng sendiri menyerahkan ke Ishak Hamzah di Bonto Cabu, Maros pada tahun 2012.
Setelah Rincik tersebut berada di tangan Ishak, tak berselang lama, Ishak kemudian mengecek surat Rincik tersebut, ternyata sudah dalam keadaan tidak utuh.
“Kertasnya pendek, plastik itu tidak sesuai waktu semula diserahkan rapi dan sudah di scanner. Tak berselang lama, Ishak ke rumahnya Drs. Laode Abd Kadir, mantan Kepala Ipeda tahun 1988. Begitu sampai, ia langsung memeriksa Rincik tersebut, dia mengatakan bahwa Rincik ini bukan asli tapi merupakan hasil scanner,” kata Ishak.
Begitu mengetahui bahwa Rincik yang H Abd. Rahmat kembalikan adalah hasil scanner, Ishak pun langsung menelpon Haji Rahmat dan bertanya kenapa plastiknya robek dan kertasnya berubah pendek. H Rahmat mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. “Yang penting isinya tetap sama tidak berubah,” tiru Ishak pada saat itu kepada awak media, Selasa (17/1/2023).
Dengan kejadian itu, kami laporkan H Abd. Rahmat alias Beddu, pada tahun 2012 tentang dugaan tindak pidana penggelapan surat Rincik tanah, Nomor:
LP/671/K/III/2012 RESTABES MKSR.
Namun faktanya, penyidik Polrestabes Makassar tidak menindaklanjuti laporan polisi saya yang justru A2 kan.
Berjalannya waktu, pada tahun 2016, H Abd. Rahmat, meminta Rincik hasil scan ke Ishak Hamzah, yang waktu itu dia serahkan pada tahun 2012. Ia mengatakan, “Ishak kasihkan ma itu Rincik scan,” dengan alasan H Beddu berjanji akan melunasi sisa pembayaran yang tertuang di dalam akta Perjanjian Jual Beli (PJB).
Dalam surat perikatan jual beli tersebut, H Abd. Rahmat, selaku pembeli berkewajiban membayar tanda jadi (DP) kepada Hamzah Daeng Taba orang tua kandung Ishak Hamzah, sebesar Rp. 600.000.000,- namun kenyataannya H Abd. Rahmat tidak memenuhi kewajibannya. Ia hanya mampu penuhi kewajibannya sebesar Rp. 400.000.000,-.
Menanggapi permintaan H Rahmat, Ishak Hamzah, langsung memberikan Rincik itu di rumahnya H Rahmat yang di Jl. Sultan Alauddin disaksikan oleh Mukhsin (paman Ishak Hamzah) dan Ocang (menantu H Beddu) dan sporadik.
“Padahal Rincik yang ia minta ini hasil scan dari dia, yang selama kurang lebih 4 tahun saya kuasai. Rincik ini pun saya jadikan barang bukti pelaporan waktu tahun 2012 ketika itu saya laporkan tentang dugaan tindak pidana penggelapan surat tanah Rincik,” jelas Ishak.
Nah, setelah H Abd Rahmat alias Beddu ini terima Rincik tersebut, waktu pun berlalu H Rahmat tak kunjung menepati janjinya untuk melunasi sisa pembayaran sesuai dengan yang tertuang dalam PJB.
Pelapor kembali melaporkan untuk yang kedua kalinya, pada tanggal 9 Agustus 2019. Dengan bukti Laporan pengaduan SP.LIDIK/2133/VII/RES.1.11/2019/RESKRIM TGL.19 AGUSTUS 2019 tentang dugaan tindak pidana penggelapan. Waktu itu yang menerima Brigpol Moh Suliswanto, SH dan penyidik Bripka Alam Setiawan.
“Melihat dari perbuatan terlapor H. Abd. Rahmad alias Beddu, memang sudah memiliki niat dari awal untuk menipu orang tua kandung saya Hamzah Daeng Taba. Dengan modus, pada tanggal 28 Juli 2008 lalu, Hamzah Daeng Taba orang tua kandung Ishak Hamzah di hadapan Amirullah Tahir, SH., selaku pengacara bersepakat membuat Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli (PJB) lahan/tanah dengan H Abd Rahmat alias Beddu, yang termasuk dalam Persil 109 DII Luas 10,65 Ha, yang masuk dalam Akta perikatan jual beli (PJB) tersebut hanya seluas 15.000 Meter Persegi,” ungkap Ishak.
Lanjut Ishak,” Bukan yang berada di dekat lokasi yang terdapat bangunan masjid saat ini, akan tetapi melainkan di depan Indomaret. Dimana tempat bangunan kami dirobohkan pada hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WITA yang kejadian pengrusakan tersebut kami pun sudah laporkan pada tanggal 4 Mei nomor STTLP/140/V/ 2021/SPKT. Yang saat ini ditangani penyidik tahbang subdik III Polda Sulsel atas nama Asdar,”.
Menurutnya, sampai hari ini juga belum memiliki suatu kejelasan. Anehnya yang dilaporkan adalah pengrusakan, tetapi kok malah yang diperiksa adalah kepemilikan tanah.
Hal tersebut juga sangat dikecewakan dan terlapor sudah melporkan ke wasidik namun lagi-lagi model laporannya seperti tidak berarti buat mereka.
“Disini kami hanya ingin tegaskan kepada oknum penyidik yang menangani kasus pasal 167 yang dilaporkan perempuan Hj Wafiah Syahrir tanggal 23 Agustus 2021 tentang tuduhannya terhadap klien kami Ishak Hamzah pasal 167,” tambah Sirul.
Dengan adanya pemanggilan penyidik kepada H Rahmat, untuk meminta Rincik asli kepunyaan Ishak, diharapkannya jangan sampai H Rahmat ini menyerahkan Rincik hasil scan sehingga terulang kembali perbuatan yang sama dulu yang dirasakan oleh Ishak.
Dimana terlapor H Rahmat alias H Beddu dulu mengembalikan rincik yang dia sudah scan kepada pihak pelapor sehingga lahirlah dua laporan polisi yang dilaporkan.
Untuk itu pihak Ishak melalui kuasa hukumnya, menghimbau para atasan penyidik yang menangani kasus 167, kenapa laporan polisi yang dilaporkan semuanya dimentahkan padahal kualitas bukti dari kejahatan yang daporkan tersebut, sangatlah memiliki kecukupan bukti.
Lanjut Sirul mengatakan akan tetapi kalau kliennya yang dilaporkan walaupun tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang diterapkan pada kliennya dalam pasal 167 luar biasa penyidik membangun opini kejahatan untuk memangsa kliennya, seolah kliennya adalah target penyidik yang sudah disayembarakan yang harus dipersalahkan dalam kasus tersebut.
“Ada apa dengan kepolisian kita seperti ini,
seolah penanganan hukum di kepolisian kita tidak lagi berdasarkan keprofesionalan sebagai landasan yang utama dalam melakukan penyelidikan yang sempurna. Justru yang kami rasakan diskriminalisasi yang sangat kotor,” ucap Ishak melalui kuasa hukumnya, Sirul Haq.
Pihak Ishak berharap kiranya terkait persoalannya ini, para petinggi Polri memiliki kepekaan yang sangat dalam, untuk membangun citra kepolisian Republik Indonesia dengan cara bersungguh-sungguh. Tidak hanya dengan kegagahan sebuah narasi semata dengan berbagai program namun aplikasinya masih banyak oknum-oknum melakukan praktek-praktek mafia hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti yang dialami dan rasakan pihak Ishak Hamzah saat ini.
(AS/Tim/Red)











