Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Pemerintahan

Diduga Pengangkatan Dirut Cacat Hukum, LSM Berharap Bupati Banjar Cabut SK Dirut BUMD

badge-check

Diduga Pengangkatan Dirut Cacat Hukum, LSM Berharap Bupati Banjar Cabut SK Dirut BUMD Perbesar

Banjar | patrolinusantara.press – Pemilihan dan Pengangkatan Dirut PT Baramarta di Kabupaten Banjar masih menjadi Polemik berkepanjangan, hingga menjadi sorotan para aktivis penggiat anti korupsi di Kalimantan Selatan.

Di tengah kondisi Banjarmasin lagi musim penghujan ternyata tidak menyurutkan para aktivis untuk tetap menyikapi permasalahan menyangkut kepentingan masyarakat, terkait kebijakan Bupati Banjar yang dinilai sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Jasa Pembuatan website Media berita

Hal ini mengemuka, ketika salah seorang aktivis daerah yang juga merupakan Ketua LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalsel didampingi sekretaris yang juga Direktur KPK-APP Kalsel Haji Aliansyah S.Pd., terhadap Bupati Banjar perihal pengangkatan Dirut BUMD yang cacat hukum. Udin Palui sapaan akrabnya menyampaikan kepada awak media, Kamis (9//3/2023).

Udin Palui yang terkenal vokal dalam menyikapi kebijakan pemerintah, mulai dari pusat hingga ke daerah merasa sangat geram dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Banjar. “Harusnya Bupati Banjar jangan terlalu memaksakan untuk melakukan pengangkatan dan melantik Dirut PT Baramarta, ikuti dong mekanisme dan aturan yang ada,” ungkapnya geram.

Dikatakannya, “Bupati Banjar juga harus tahu, bahwa pelantikan Dirut PT Baramarta diduga juga bermasalah dan cacat Hukum. Mulai dari proses perekrutan hingga penetapan calon Dirut hingga pelantikannya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi,”.

“Namun mengapa Bupati Banjar dan jajarannya tetap memaksakan keinginannya, serta tetap melantik Dirut BUMD tersebut,” tanyanya dengan nada tinggi.

SK pelantikan tersebut, ungkap Udin Palui melanggar ketentuan dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 PP No 57 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Di Peraturan Pemerintah menyebutkan, bahwa penetapan seorang Dirut BUMD harus melalui mekanisme seleksi dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Faktanya hal ini tidak dilakukan atau dilanggar, dan jelas cacat hukum,” tegasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Lapas Kelas IIB Pati Bersinergi Polresta Pati Gelar Razia Kamar dan Tes Urine, Hasilnya Bersih dar

11 November 2026 - 07:05 WIB

Trending di Berita