Kalsel | patrolinusantara.press – Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri agar menjaga kesolidan di tahun politik yang saat ini telah berjalan. Polda Kalsel dibawah kepemimpinan Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, S.I.K., M.H. pun terus menjalin sinergitas dengan stakeholder terkait guna menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Melalui program Jumat Curhat, Polsek Beruntung Baru Polres Banjarbaru menyambangi Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Beruntung Baru, Jumat (24/03/2023) pukul 10.00 Wita.
Kedatangan Kapolsek Beruntung Baru Ipda Rudini, S.Ap. didampingi para Kanit dan seluruh Bhabinkamtibmas ini disambut langsung oleh Ketua Panwascam Beruntung Baru Syahrani beserta anggota dan staf, Ketua PPK Beruntung Baru Ibenu beserta anggota dan staf, PPS Kecamatan Beruntung Baru dan Pengawas Desa Kecamatan Beruntung Baru.
Kapolsek Beruntung Baru Ipda Rudini, S.Ap. pada kesempatannya mengatakan bahwa kegiatan Jumat Curhat merupakan sarana masyarakat untuk menuangkan keluhan dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dan pihak Kepolisian mendengarkan keluhan sekaligus memberikan respon dan penyelesaian terhadap keluhan maupun permasalahan tersebut.
Menurutnya, tahapan Pemilu 2024 yang akan digelar serentak telah dimulai pada tahun 2023 ini, untuk itu perlu peran serta Kepolisian dalam mengawal dan mengamankan setiap tahapan kegiatan. Yang mana pada tanggal 24 April 2023 mendatangan akan dimulai tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga berpotensi meningkatnya eskalasi politik dengan banyaknya kegiatan partai politik maupun bakal calon anggota legislatif di masyarakat untuk mendapatkan simpati masyarakat dan memenangkan Pemilu tahun 2024.
Polda Kalsel melalui Polsek Beruntung Baru sebagai Polsek Harkamtibmas terus mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan Kepolisian di masyarakat guna memberikan rasa aman menjelang Pemilu 2024.
Ipda Rudini menegaskan Polri sebagai aparat penegak hukum akan terus menjaga netralitas dalam Pemilu dengan tidak terlibat politik praktis.
