Batu | patrolinusantara.press – Bertempat di Hotel Kartika Wijaya dan Hotel Royal Orchid yang berlokasi di Kota Batu, BPSDM Provinsi Jawa Timur menggelar Diklat Peningkatan Aparatur Kepala Desa Se Jawa Timur Tahun 2023, Senin (24/7/2023).


Dalam acara tersebut BPSDM menggandeng 3 (tiga) narasumber dari PPOTODA Universitas Brawijaya yaitu Ria Casmi Arrsa S.H,M.H, Ibnu Sam Widodo S.H, M.H, dan Solehuddin S.H, M.H ketida narasumber tersebut membawakan materi tentang pentingnya literasi Hukum dan HAM serta pemahaman Tindak Pidana Korupsi bagi Kepala Desa.
Kegiatan ini dilatar belakangi oleh perkembangan dewasa ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjadi dasar adanya dana desa yang menjadi sumber pemasukan setiap desa.
Hal ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun meskipun dana desa tersebut sudah digulirkan sejak tahun 2015, namun kondisi pelayanan publik di desa masih beberapa kali ditemukan adanya permasalahan. Khususnya permasalahan yang terjadi yakni tindak pidana korupsi.
Dengan adanya dana desa menjadi sarana dari pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Namun dengan adanya dana desa, ternyata masih tetap dapat ditemukan temuan-temuan maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan publik desa sehingga permasalahan ini masih menjadi masalah besar di dalam pelayanan publik masyarakat.
Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya kesadaran dalam pemerintah desa atas pentingnya tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam bentuk pelayanan publik di lingkup masyarakat desa serta mengetahui sanksi kepada pelayan publik pemerintah desa yang melakukan maladministrasi dalam hal pelayanan publik desa.
Beberapa modus tipikor di Desa meliputi
(1) Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar. (2) Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. (3) Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. (4) Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. (5) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya. (6) Penggelembungan (Mark Up) pembayaran honorarium perangkat desa. (7) Penggelembungan (Mark Up) pembayaran Alat tulis kantor. (8) Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. (9) Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi. (10) Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. (11) Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. (12) Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.
Kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Padahal, pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa.
Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa lah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa. Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa.
Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.
(MK)








