Menu

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

Permasalahan Kode Etik Bersama, Mahkamah Agung Tak Boleh Lepas Tangan

badge-check

Prof. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M dalam pembukaan PKPA yang diselenggarakan PERADI kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (12/08) di Kampus Undip Tembalang Perbesar

Prof. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M dalam pembukaan PKPA yang diselenggarakan PERADI kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (12/08) di Kampus Undip Tembalang

Semarang | patrolinusantara.press – Organisasi Profesi Advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi harus  menjaga kualitasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Guna menjaga kualitas ini, satu satunya adalah dengan membuat standart yang sama dalam kurikulum PKPA yang diterapkan oleh berbagai organisasi advokat. Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M dalam pembukaan PKPA yang diselenggarakan PERADI kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (12/08) di Kampus Undip Tembalang.

Jasa Pembuatan website Media berita

Luhut menambahkan, selain standart kurikulum PKPA, Ketua Umum PERADI ini mengajak berbagai organisasi profesi advokat berkomitmen untuk bersama sama mendorong Dewan Kehormatan Profesi (DKP) di tingkat pusat untuk menjaga marwah dan martabat advokat itu sendiri. Diharapkan DKP ini mampu menegakkan kode etik bagi lintas organisasi advokat. Ini untuk menghindari kutu loncat advokat yang melanggar kode etik dan diberhentikan namun pindah organisasi advokat lain, imbuhnya.

Alumni University of Nottingham ini juga menegaskan, dalam mewujudkan ini semua perlu ada peran dari Mahkamah Agung (MA). Bagaimanapun advokat itu salah satu unsur bagian ketika Undang-Undang kekuasaan Kehakiman diterapkan. Sumpah advokat juga dilakukan oleh Pengadilan tinggi, maka MA juga tak boleh lepas tangan serta harus berperan dalam mewujudkan DKP tingkat pusat. Karena DKP ini diharapkan mampu untuk menjawab problematika penegakan kode etik Advokat, imbuhnya.

Secara terpisah Ketua DPC PERADI Broto Hartono, S.H., M.H., menuturkan, PKPA rutin tiap tahun kita selenggarakan bekerjasama dengan FH UNDIP. Hari ini jumlah peserta PKPA ada 32, diharapkan pula nantinya ketika menjadi advokat mampu dan berkomitmen menjaga marwah dan martabat advokat. Kita masih dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lain, padahal dalam struktur hukum kita sama sama penegak hukum, ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum Undip Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Menurutnya, hal utama profesi advokat itu adalah kepercayaan, maka peserta PKPA kedepan harus mampu membangun kepercayaan masyarakat, ujarnya. 

 

(MK)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Tingkatkan Keamanan, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine

23 September 2026 - 12:37 WIB

Kurang 500 Baglog Jamur, Pembeli Rembang Jauh-jauh ke Gembong Tak Temui Pihak Terkait

23 September 2026 - 07:11 WIB

Warga Dukuh Gadungan Pertanyakan Kas Makam, Musyawarah di Kantor Desa Sejomulyo Berakhir Serah Terima Aset Rp23 Juta

22 September 2026 - 20:42 WIB

Sinergi Tiga Pilar: 20 Tangki Air Bersih Diberangkatkan dari Mapolresta Pati Bantu Warga Terdampak Kekeringan

21 September 2026 - 21:58 WIB

Lapas Kelas IIB Pati Gelar Sosialisasi Bahaya Narkoba Bersama DPD GERAM untuk Warga Binaan

21 September 2026 - 19:51 WIB

Trending di Berita