Pati | patrolinusantara.press – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka menggelar pertemuan dengan pimpinan dan anggota dewan di ruang sidang kantor DPRD Pati pada Rabu (13/9/2023).
Pertemuan itu adalah pertemuan yang kesekian kalinya dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah untuk membahas terkait dengan pencegahan korupsi.
“Tadi kita monev dengan 8 area di Pemkab Pati, dan sekarang dengan DPRD,” ujar Deputi Pencegahan korupsi bidang PSV KPK wilayah Pati, Ashril Syah usai menggelar pertemuan dengan DPRD Pati.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu membahas soal program pencegahan korupsi.
“Ini kan ada program pencegahan korupsi dari KPK dan kita ingin agar program ini jalan,” ucapnya.
Dari pertemuan itu, KPK menyampaikan kepada DPRD Pati soal program perencanaan PBB, pengadaan barang dan jasa, penguasaan internal pemerintah, dan masalah anggaran jangan sampai ada penyelewengan.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan, intinya soal anggaran jangan sampai ada ketuk palu, jangan sampai ada pokir yang tidak sah dan bagi-bagi proyek,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengaku mengapresiasi dari hasil pertemuan dengan KPK. Menurutnya, materi-materi yang disampaikan itu untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
“Materi yang disampaikan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan anggaran dalam penggunaan APBD,” kata Ali.
Diketahui hanya ada 43 anggota DPRD yang mengikuti pertemuan, karena yang lain masih mengikuti bimbingan teknis, dan satu orang surat pengunduran dirinya sudah keluar dari Gubernur Jateng.
“Kami apresiasi atas arahan dan masukan yang disampaikan KPK, justru itu akan menjadi modal kami ketika menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota DPRD dan sebagai abdi masyarakat,” pungkasnya.
(MK)








