Bekasi | patrolinusantara.press – Berbagai macam modus peredaran obat keras golongan Generik (G) di Kabupaten Bekasi. Dari modus toko kosmetik hingga berkamuflase berupa konter seluler yang diduga jual obat keras golongan G jenis tramadol, heximer dan triex. Kesemuanya dijual bebas tanpa resep dokter. Seperti salah satu konter seluler yang berlokasi di Desa Sukasari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
Pada Jumat (20/010/2023), RJ warga Aceh si penjaga toko menceritakan bahwa pemilik toko obat tersebut berinisial RN.
Saat dikonfirmasi RN mengatakan bahwa dia menjual semacam tramadol dan heksimer. Tramadol yang berisi 10 tablet ia jual sebesar hingga 40 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah.
“10 tablet sehari pendapatan mencapai hingga 500 ribu. Kalau mau tanya yang lain langsung aja ke bos saya, saya cuma kerja disini,” ucap RN.
Dari informasi yang diperoleh, maraknya aksi tawuran dan tindakan kriminal di wilayah Desa Sukasari Kecamatan Cikarang Selatan diduga dipicu dengan konsumsi obat – obatan keras golongan G.
Masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) harus bertindak tegas terhadap peredaran obat keras golongan G yang beredar di wilayah Kabupaten Bekasi karena bisa merusak generasi bangsa khususnya anak-anak muda yang mengkonsumsi obat-obatan itu. Obat-obatan tersebut dinilai bisa menimbulkan afek halusinasi yang tinggi, si pemakai akan sering kebanyakan melamun dan pikirannya menjadi melayang dan jika dikonsumsi sembarangan atau berlebihan, bisa merusak saraf otak.
Masyarakat juga juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi, Polsek Cikarang Selatan, RT/ RW bersama warga lingkungan sekitar khusus yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi untuk bertindak tegas supaya tidak ada lagi peredaran berkedok toko kosmetik dan konter seluler yang menjual obat keras golongan G tanpa resep dokter.
Pasalnya peredaran obat-obatan golongan (G) tanpa ijin edar dan ijin resep dokter, dan telah diatur dalam UU Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.
(AS,Sambo/Moch Arifin)








