Pati – Perselisihan antara Pemdes Dukuhseti dengan warga terkait Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terjadi semenjak pergantian pemerintahan yang baru yaitu semenjak masa pemerintahan Kades Ahmad Rifai.
Pembangunan Pamsimas di era Kades Sukarji pada bulan Juni 2019 pengelolaannya berjalan dengan baik tetapi semenjak era Kades Ahmad Rifai pada awal tahun 2020 pengelolaan terkesan diambil alih dan semena-mena tanpa adanya koordinasi maupun tanpa adanya komunikasi dengan pengelola yang lama.
Anak dari Alm Suratman saat ditemui awak media mengungkapkan bahwa mereka hanya sebagai rakyat kecil yang buta huruf, minim ilmu dan pengetahuan seakan menjadi sasaran kesewenang-wenangan penguasa saat ini.
“Semenjak ayah meninggal pak Kades makin menjadi, lewat perangkat desa kami ditakut takuti agar mau menyerahkan sepenuhnya tanah Pamsimas itu, dia maunya menggunakan Pamsimas tetapi tidak mau mematuhi isi perjanjian,” ungkap RA, Kamis (2/5/2024).
Ahli waris dari Suratman merasa dapat tekanan dan intimidasi dari pemdes, yang berujung sulitnya mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa dan juga adanya penyegelan Pamsimas.
“Tidak lama ayah kami meninggal, kami anak-anaknya dilaporkan ke Polisi, hingga kini kami terus mendapat tekanan mental, keluarga kami juga kesulitan dalam mendapat layanan pemerintah desa, dua tahun lebih akhirnya Pamsimas disegel desa dan aliran air ke warga diputus,” kesahnya.
Katanya, mereka hanya rakyat kecil yang mencari keadilan seakan buntu, perjuangannya bertahun-tahun hanya berharap mendapat haknya, yaitu uang Suratman (Almarhum) sebesar 157 juta Rupiah untuk dana tambahan Pamsimas bisa kembali .
Mereka tidak diperbolehkan oleh pemdes untuk narik biaya penggunaan air ke warga, sedangkan selama ini hampir 9 bulan pulsa listrik mereka yang bayar hingga mencapai sejuta rupiah per bulan, begitu saja masih dianggap mencari keuntungan padahal modal saja belum kembali.
” Selama 9 bulan kami yang membayar pulsa listrik, setiap bulannya satu jutaan, begitu juga kami masih dituduh mencari keuntungan hingga dilarang pemdes untuk narik biaya penggunaan air, modal saja belum kembali apalagi untung,” imbuhnya dengan rasa kecewa.
Ahli waris pemilik tanah kini bertekad dan berjuang melawan pemerintah desa Dukuhseti, berharap kepada pemerintah Republik Indonesia lewat pemerintahan di atasnya yakni Kecamatan, Pemda Kabupaten, DPR, Provinsi bahkan ke Presiden sekalipun akan ditempuh guna mendapat keadilan.
(tm/jll)








