Pati – Puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Pati ramai-ramai mendatangi gedung DPRD, Kamis (28/8/2025) untuk mengikuti proses hak angket DPRD Pati. Mereka hadir sebagai bentuk solidaritas saat beberapa perwakilan kades dimintai keterangan oleh Panitia Khusus (Pansus) terkait kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
Kedatangan kades dari berbagai wilayah memperkuat dukungan terhadap rekan-rekan mereka yang dimintai keterangan terkait kenaikan PBB-P2 yang sempat melonjak hingga 250%. Terungkap, Bupati Sudewo tidak melibatkan kades saat memutuskan kenaikan tersebut.
“Yang kami sayangkan kenaikan PBB-P2 itu serta merta naik begitu saja, tidak ada sosialisasi sebelumnya. Kenaikan ini memberatkan sehingga banyak mendapat penolakan,” ungkap Suwardi, Kades Ngagel, saat memberikan keterangan di hadapan tim Pansus DPRD Pati.
Dalam rapat lanjutan Hak Angket, tiga kades yang dihadirkan, yakni dari Ngagel, Muktiharjo, dan Wedarijaksa menegaskan, mereka tidak dilibatkan dalam proses kenaikan PBB-P2.
Bahkan, mereka merasa seolah dibenturkan dengan masyarakat saat menyerahkan surat pembayaran. Permintaan kades untuk mengkaji ulang kenaikan tersebut juga diabaikan tanpa adanya sosialisasi.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo menegaskan, tim akan memanggil beberapa kades sampel lainnya. Bahkan, Camat Margoyoso juga mengaku tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut.
“Nantinya kami akan memanggil sampel beberapa kades lainnya untuk memastikan proses kenaikan PBB-P2 dan keterlibatan kepala desa. Ini penting agar hak masyarakat dan kades terlindungi,” jelas Teguh.
Meski kenaikan PBB-P2 telah dibatalkan, hingga kini kades masih menunggu petunjuk teknis terkait pengembalian uang pembayaran yang sudah masuk kas daerah. Solidaritas kepala desa ini menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
( Yono )








