Pati – Puluhan warga Asempapan , Kecamatan Trangkil mengadakan demo di depan kantor kepala Desa dan mengajukan empat menuntut dalam aksi tersebut. Kamis ( 6/11/2025 )

Empat tuntutan tersebut meminta kepada bapak bupati Pati Sadewo untuk memecat Kepala Desa Asempapan, Sukarno yang di nilai arogan, meminta pemerintahan Desa Asempapan untuk terbuka dan transparan terkait Dana Desa dan pembangunan infrastruktur Desa tahun 2020 – 2025.

Kemudian masyarakat meminta peraturan Desa ( Perdes ) mengenai larangan haul makam mbah panggeng di hapus, serta menolak pembuangan limbah dari Pabrik gula Trangkil karena merugikan petani setempat.
Awak media sempat mewawancarai penanggung jawab aksi Bayu Irianto mengatakan, warga menilai Sukarno sebagai kepala Desa Asempapan tidak pro kepada rakyat, sebab pihak Desa membentuk peraturan ( Perdes ) yang bertolak belakang dengan kehendak rakyat.
” Desa bukan milik pribadi, tetapi milik semua warga. Asempapan harus bersih, kita malu Desa yang di kenal dengan Desa santri kini menjadi kotor. Kepada bapak bupati pati yang terhormat , kami menunggu dan menagih janji kepemimpinan mu yang pro rakyat. Kami hadir dikarenakan peraturan yang sepihak dan pembodoan terhadap masyarakat yang di buat oleh Pemerintah Desa, kata Bayu
Dari sejumlah tuntutan, masa mengecam keras adanya larangan haul makam Mbah panggeng yang sudah di Perdeskan.
” Kami masyarakat menilai peraturan di buat sepihak oleh pemerintah Desa Asempapan kami hadir di sini karena kami cinta dengan Desa Asempapan, kami akan melawan, karena kami sadar Desa ini milik kami semua,” tambahnya
Sementara itu, kades asempapan Sukarno yang menemui masa demo membantah adanya larangan haul makam Mbah panggeng, menurutnya masyarakat salah dalam mengartikan Perdes tersebut.
Pasalnya di dalam Perdes itu, kata dia pihaknya tidak melarang haul melainkan mengubah jadwal pelaksanaan haul dari yang sebelumnya di bulan Rabiul Akhir di geser ke bulan Dzulhijjah.
” Tentang Perdes, Perdes bukan semata – mata saya putuskan. Akan tetapi melalui aturan dan prosedur, kita hadirkan seluruh elemen masyarakat, lembaga dan tokok Agama untuk membahas adanya Perdes haul. Hasilnya memutuskan acara haul yang biasanya dilakukan di bulan Ba’da Mulud ( penanggakan Jawa ) di alihkan di bulan ” Apit bersamaan dengan bersih Desa, jadi bukan larangan dalam Perdes, jawaban kades.
Selain itu, ia menegaskan semua pekerjaan yang menggunakan Dana Desa di gunakan sesuai dengan peraturan.sedangkan untuk tuntutan adanya limbah dari PG Trangkil pihaknya akan berkomikasi dengan pihak pabrik.
( Yono/ Wawan )








