PATI – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berkumpul di halaman Kantor Pengadilan Negeri Pati, Rabu (7/1/2026).

Puluhan anggota AMPB tersebut berkumpul dalam rangka menggelar aksi damai dan memberikan dukungan terhadap dua pentolan AMPB Supriyono Botok dan Teguh yang terjerat kasus hukum.
Selain itu, Advokat dan Kurator asal Surabaya, Muhammad Soleh atau akrab disapa Cak Soleh menghadiri sidang kedua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto di Pengadilan Negeri Pati, Rabu (7/1/2026).
Kehadiran Cak Soleh tersebut dalam rangka memberikan dukungan dalam persidangan Botok dan Teguh. Ia mengharapkan adanya keadilan dalam sidang tersebut.
“Harapan saya ada keadilan dalam persidangan Mas Botok dan Mas Teguh. Supaya kedua terdakwa ini dapat dibebaskan. Agenda ada hari ini adalah pembacaan eksepsi. Saya berharap eksepsi dari kuasa hukum Mas Botok dan Mas Teguh diterima oleh hakim agar putusan sela hingga Mas Botok dan Mas Teguh bisa dilepaskan dari dakwaan ini”, ujarnya.
Menyikapi pasal yang dikenakan terhadap kedua pentolan AMPB tersebut, Cak Soleh menegaskan bahwa aksi demo menutup jalan bukan sesuatu yang baru meskipun terlepas ada pasalnya tidak boleh.
“Kemarin di Surabaya, buruh – buruh pada demo menutup jalan terkait UMK lebih dari 30 menit, seluruh jalanan macet total, namun tidak ada yang dipidana. Dulu demo PT Lapindo juga demo berhari – hari nutup jalan, sampai semua macet, kendaraan yang bawa ikan basi bahkan terpaksa dibuang. Dan tidak ada satu pun yang dipidana”, tegasnya.
Pihaknya berharap dalam kasus yang menimpa Botok dan Teguh, harapannya dalam berjalan dengan adil. “Eksepsi ini kalau bisa dikabulkan agar tidak terjadi sidang berkepanjangan sehingga Mas Botok dan Mas Teguh dibebaskan”, pungkasnya.
Sebagai informasi bahwa para terdakwa didakwa dengan pasal dakwaan alternatif, yaitu melanggar ketentuan pasal 192 ke 1 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau melanggar ketentuan pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau melanggar ketentuan pasal 169 ayat 1 KUHP.
Untuk perkara nomor 201, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 9 tahun untuk pasal pertama, 6 tahun atau denda untuk pasal kedua, dan 6 tahun penjara untuk pasal ketiga. Sedangkan untuk perkara nomor 202, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 9 tahun.
Kehadiran massa AMPB di PN Pati juga diiringi dengan semangat solidaritas dan kepedulian terhadap nasib kedua pentolan yang menjadi terdakwa
( Yono )








