Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

FGD: KSPSI Dukung Defisit Anggaran Naik Jadi 4 Persen asalkan Buruh Dilindungi, Anthony Budiawan Ingatkan Pemerintah Perlu Ambil Langkah Antisipatif

badge-check

FGD Kesiapan Buruh Indonesia Menghadapi Ekonomi Mode Perang.(Foto:Dok.KSPSI)
Perbesar

FGD Kesiapan Buruh Indonesia Menghadapi Ekonomi Mode Perang.(Foto:Dok.KSPSI)

Jakarta – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, ia menegaskan tambahan ruang fiskal tersebut harus digunakan secara transparan dan diarahkan untuk perlindungan masyarakat, khususnya kaum buruh yang dinilai paling rentan terdampak krisis global.

“Kalau memang harus naik dari 3% ke 4%, kami bisa memahami. Namun, 1% itu harus jelas untuk cadangan subsidi dan perlindungan masyarakat terdampak, terutama kaum buruh. Itu harus transparan dan diawasi ketat,” ujar Jumhur dalam Focus Group Discussion (FGD) di Sekretariat DPP KSPSI, Jakarta, Rabu (4/3).

Jasa Pembuatan website Media berita

Jumhur menilai kebijakan penambahan defisit anggaran dapat dipahami dalam situasi krisis global, terutama ketika ketidakpastian meningkat akibat eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu kondisi ekonomi seperti mode perang. Menurutnya, langkah berutang masih dapat diterima selama tujuan utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas sosial dan ekonomi. Karena itu, ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan ketat agar dana tambahan tersebut benar-benar digunakan untuk melindungi kelompok masyarakat yang terdampak.

Dalam forum yang sama, ekonom Anthony Budiawan mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi global. Ia menilai peningkatan defisit hingga 4% dari PDB dapat memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah untuk menjaga dunia usaha tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

“Pemerintah harus memastikan perusahaan tetap berjalan. Jika perusahaan tumbang, dampaknya langsung ke buruh melalui PHK. Harus ada jaring pengaman sosial yang kuat untuk mencegah gelombang PHK tanpa perlindungan,” kata Anthony.

Anthony juga mengingatkan bahwa krisis global dapat memicu penurunan daya beli masyarakat apabila konsumen mulai menahan pengeluaran. Jika permintaan pasar menurun, industri akan melambat dan berpotensi memperdalam krisis ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja negara, terutama dengan menghindari pengeluaran yang tidak mendesak.

Menurutnya, sejumlah belanja besar seperti impor kendaraan bernilai triliunan rupiah sebaiknya dialihkan untuk program perlindungan sosial dan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program besar seperti makan bergizi juga harus benar-benar tepat sasaran. Dalam ‘mode perang’, pendekatan anggaran tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Prioritas harus pada kebutuhan mendesak masyarakat bawah,” tandasnya. (*)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita