BEKASI — Pemantau Keuangan Negara (PKN) secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait realisasi belanja tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek. Penyerahan laporan dilakukan pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Dalam laporannya, PKN menyoroti dugaan penyimpangan berupa penetapan nilai tunjangan perumahan yang tidak berpedoman pada hasil penilaian penilai independen sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku. Nilai yang ditetapkan sebagai dasar pembayaran justru diduga dinaikkan melampaui hasil penilaian tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan PKN, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.722.000.000,00.
Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap penggunaan uang negara wajib dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Perbedaan antara nilai hasil penilaian independen dan nilai yang ditetapkan sebagai dasar pembayaran tunjangan harus ditelusuri secara menyeluruh. Kami berharap Kejaksaan Negeri Trenggalek memeriksa laporan ini secara profesional dan objektif, termasuk menelusuri dasar penetapan nilai serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum,” ujar Patar Sihotang.
Langkah yang diambil PKN ini sejalan dengan peran lembaga sebagai mitra pengawasan keuangan negara. Sebelumnya, pada September 2026, PKN juga menerima piagam penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas peran aktifnya sebagai pelapor dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
PKN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara di berbagai daerah dan mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap setiap dugaan penyimpangan anggaran publik. Masyarakat dapat memantau kinerja dan aktivitas PKN melalui situs resmi di www.pknri.com.
( Badawi )








