PATI — Persatuan Ora Sepele (POS) mendorong terbentuknya gerakan masyarakat luas untuk mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan persoalan sosial yang belum terselesaikan di Kabupaten Pati. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Urun Rembug Warga bertema “Membangun Gerakan Warga untuk Melawan Korupsi, Ketimpangan, dan Krisis Sosial dan Ekologis”, yang berlangsung di Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, pada Sabtu (7/11/2026).
Forum ini dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil, antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), dan YAPPIKA. Kegiatan menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Koordinator POS, Suharno, menegaskan bahwa persoalan di Kabupaten Pati tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan solidaritas dan gerakan kolektif agar aspirasi warga didengar dan diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Melalui forum ini, kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama. Berbagai persoalan yang terjadi di Pati harus disuarakan secara kolektif agar ada keberpihakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kepentingan masyarakat,” ujar Suharno.
Sejumlah Persoalan Mengemuka dalam Forum
Persoalan Agraria menjadi salah satu isu utama yang disampaikan. Gerakan Masyarakat Pundenrejo (Germapun) menyampaikan konflik lahan yang berkepanjangan antara warga dengan PT LPI Gula Pakis. Sementara itu, Gerakan Petani Masyarakat Karangsari (Gertak) mempertanyakan munculnya sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2021 dan 2023 di atas lahan seluas 14,8 hektare yang merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Rumpun Sari Antan, yang masa berlakunya berakhir per 31 Desember 2025. Warga berharap tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Kesejahteraan Pekerja juga disorot. Perwakilan PPPK paruh waktu Kabupaten Pati menyampaikan penghasilan yang diterima dinilai belum layak, meski sebagian telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Fasilitas Umum tak luput menjadi bahasan. Persatuan Sopir Pati yang beranggotakan sekitar 300 orang mengeluhkan hilangnya tempat parkir dan pangkalan truk setelah lokasi yang selama ini digunakan dialihfungsikan menjadi Pasar Pragolo. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Pati segera menyediakan lokasi pengganti yang layak.
Seruan Persatuan dan Pengawalan Kebijakan
Suharno menegaskan, persoalan-persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama dan disuarakan secara kolektif kepada pemerintah daerah maupun legislatif.
“Tidak mungkin persoalan tersebut bisa terwujud penyelesaiannya kalau tidak diupayakan dan diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat — baik yang memiliki pandangan pro maupun kontra terhadap pemerintahan di Kabupaten Pati — untuk tetap menjaga persatuan dan kondusivitas daerah.
“Perbedaan pandangan jangan sampai membuat masyarakat terpecah belah,” pungkas Suharno.
POS berharap kegiatan urun rembug ini tidak berhenti sekadar diskusi semata, melainkan menjadi awal terbentuknya gerakan warga yang lebih kuat dalam mengawal kebijakan publik, melawan praktik korupsi, serta mendorong pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.
( Suparwadi )








