Rembang | patrolinusantara.press – Kantor DPRD Rembang harus menghentikan sementara aktivitasnya sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan mulai Senin (3/7/2023). Hal tersebut terjadi untuk pertama kalinya di Kabupaten Rembang.
Carut marut keuangan Pemerintah Daerah disebut menjadi pemicunya. Pasalnya, keuangan Pemkab Rembang mengalami defisit yang jumlahnya cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterima, jumlah defisit hampir di angka Rp 200 miliar.
Anggota DPRD Rembang dari PKS H. Rabis Swabihantoro angkat bicara terkait polemik tersebut.
Menurutnya, dalam menjalankan kepercayaan dan amanah yang dititipkan masyarakat kepada anggota dewan, maka ia hanya dapat dilaksanakan jika didukung dengan seperangkat sistem yang berjalan dengan baik.
“Pemerintahan daerah ini bekerja by system, di sana ada regulasi, ada formulasi kebijaksanaan administrasi, penyediaan fasilitas, kemudian ada fungsi-fungsi managerial berupa planning, organizing, staffing, directing, commanding, controling, dan yang paling penting adalah juga adanya komitmen atas pos anggaran. Tanpa adanya keterpaduan sistem ini, maka tugas dan fungsi tidak akan bisa berjalan dengan baik,” kata H. Rabis saat dikonfirmasi, Rabu (5/7/2023) malam.
Terkait dengan penghentian sementara aktivitas di kantor DPRD, masih kata Rabis, sebenarnya itu hanya istilah media saja. Karena secara substansi, sampai saat ini pihaknya masih melaksanakan tugas-tugas, terutama menjalankan fungsi pengawasan.
“Seperti hari ini tadi, pimpinan Dewan dan anggota Banggar tetap menjalankan rapat dengan TAPD untuk mencari formula terbaik mengatasi permasalahan anggaran,” ungkapnya.
Namun di sisi lain, legislator dari dapil Rembang 6 itu juga mengungkapkan keprihatinannya dengan fakta yang terjadi atas carut marut realisasi pelaksanaan APBD tahun 2023.
“Kita semua prihatin melihat realisasi pelaksanaan APBD tahun 2023 saat ini, dimana terjadi defisit yang sangat besar yang mengharuskan kita untuk mengevaluasi secara besar-besaran atas perencanaan pembangunan kita, bahkan bisa mengancam tidak bisa terealisasinya beberapa kegiatan yang mungkin sangat penting dan sudah sangat dinanti nantikan oleh masyarakat Rembang,” ucapnya.
Untuk itu, sebagai anggota dewan yang merupakan bagian dari pemerintahan di Rembang, H. Rabis mendorong agar pemerintah segera melakukan penanganan yang serius terhadap kesemrawutan anggaran yang terlanjur mencuat ke publik itu.
“Oleh karenanya, kita mendorong agar eksekutif memberi perhatian serius terhadap permasalahan ini. Tidak hanya menghibur diri dan publik dengan menyampaikan bahwa anggaran kita masih baik baik saja, tidak carut marut dan masih terkendali. Sedangkan faktanya tidak seindah itu,” pungkasnya.
