Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

LAPAAN RI Minta Bupati Sukoharjo Nonaktifkan Direktur PD Percada Buntut Proyek Jual Beli Kalender di Sekolah Negeri

badge-check

Ketua LAPAAN RI, Dr. BRM Kusumo Putro, SH., MH Perbesar

Ketua LAPAAN RI, Dr. BRM Kusumo Putro, SH., MH

Sukoharjo | patrolinusantara.press – Ketua LAPAAN RI, Dr. BRM Kusumo Putro, SH., MH., meminta Bupati Sukoharjo, Etik Suryani untuk menonaktifkan Direktur PD Percada berinisial M buntut kasus dugaan pelanggaran pungutan melalui penjualan kalender kepada siswa SMP di Sukoharjo periode 2022/2023.

Kusumo menyebut dalam kasus ini banyak pihak yang dirugikan, salah satunya kepala sekolah. Mereka mengetahui penjualan kalender itu atas dasar program dari Disdikbud Sukoharjo.

Jasa Pembuatan website Media berita

“Ketika nanti sudah terbukti pelanggaran hukum dan terindikasi tindak pidana korupsi, maka kami minta pada bupati untuk segera mencopot M dari Direktur PD Percada,” ujar Kusumo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/8/2023).

Kusumo menegaskan dirinya akan segera mendatangi DPPKAD terkait hal tersebut 

“Kami juga akan segera mendatangi DPPKAD, Percada ini perusahaan daerah artinya pertanggungjawaban kepada bupati. Ketika kepala dinas dan bupati merasa tidak diajak koordinasi jadi ini sesuatu yang sangat fatal, bisa juga Percada melakukan penjualan hal lain,” ungkapnya.

Atas kasus tersebut, Kusumo juga mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo melakukan penyelidikan lebih mendalam.

“Dalam kasus ini LAPAAN RI mendorong agar kejaksaan terus melakukan penyelidikan secara mendalam kepada seluruh pegawai Percada, karena ini sebuah persoalan besar yang melibatkan lembaga pendidikan,” kata Kusumo.

Diolah dari berbagai sumber, pada kasus ini, Kejari Sukoharjo telah melakukan pemanggilan terhadap sembilan orang yakni 8 orang Kepala Sekolah, terdiri SD dan SMP dan 1 orang adalah Direktur Utama (Dirut) PD Percada, M.

Dalam prakteknya PD Percada diduga memanfaatkan sekolah-sekolah di Sukoharjo untuk menjual kalender pada tahun 2022-2023 kepada siswa seharga Rp20 ribu/ kalender, salah satu sekolah yakni SMPN 1 Baki. Kasus penjualan kalender tersebut terjadi pada Desember 2022 lalu.

M diduga menawarkan kepada sekolah-sekolah agar membuat kalender untuk dijual kepada para siswa tanpa ada persetujuan dari Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo. Sehingga Kusumo menilai bahwa proyek ini dilakukan secara sepihak oleh PD Percada.

“Ini terindikasi ada unsur paksaan. MKKS SD dan SMP tidak tahu menahu tentang hal ini, bahkan tidak pernah diajak koordinasi,” terang Kusumo.

Dalam proses penjualan ini, PD Percada diketahui melakukan dropping kalender ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk proses pembayaran diberikan waktu satu hingga dua minggu.

“Di tahun 2022 hampir semua sekolah membeli, dengan jumlah siswa SD sekitar 43 ribu, SMP 30 ribu lebih. Di tahun 2023 sekitar 70 persen yang membeli. Dan saya menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

 

(Sum)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita