Sukoharjo | patrolinusantara.press – Ketua LAPAAN RI, Dr. BRM Kusumo Putro, SH., MH., meminta Bupati Sukoharjo, Etik Suryani untuk menonaktifkan Direktur PD Percada berinisial M buntut kasus dugaan pelanggaran pungutan melalui penjualan kalender kepada siswa SMP di Sukoharjo periode 2022/2023.
Kusumo menyebut dalam kasus ini banyak pihak yang dirugikan, salah satunya kepala sekolah. Mereka mengetahui penjualan kalender itu atas dasar program dari Disdikbud Sukoharjo.
“Ketika nanti sudah terbukti pelanggaran hukum dan terindikasi tindak pidana korupsi, maka kami minta pada bupati untuk segera mencopot M dari Direktur PD Percada,” ujar Kusumo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/8/2023).
Kusumo menegaskan dirinya akan segera mendatangi DPPKAD terkait hal tersebut
“Kami juga akan segera mendatangi DPPKAD, Percada ini perusahaan daerah artinya pertanggungjawaban kepada bupati. Ketika kepala dinas dan bupati merasa tidak diajak koordinasi jadi ini sesuatu yang sangat fatal, bisa juga Percada melakukan penjualan hal lain,” ungkapnya.
Atas kasus tersebut, Kusumo juga mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo melakukan penyelidikan lebih mendalam.
“Dalam kasus ini LAPAAN RI mendorong agar kejaksaan terus melakukan penyelidikan secara mendalam kepada seluruh pegawai Percada, karena ini sebuah persoalan besar yang melibatkan lembaga pendidikan,” kata Kusumo.
Diolah dari berbagai sumber, pada kasus ini, Kejari Sukoharjo telah melakukan pemanggilan terhadap sembilan orang yakni 8 orang Kepala Sekolah, terdiri SD dan SMP dan 1 orang adalah Direktur Utama (Dirut) PD Percada, M.
Dalam prakteknya PD Percada diduga memanfaatkan sekolah-sekolah di Sukoharjo untuk menjual kalender pada tahun 2022-2023 kepada siswa seharga Rp20 ribu/ kalender, salah satu sekolah yakni SMPN 1 Baki. Kasus penjualan kalender tersebut terjadi pada Desember 2022 lalu.
M diduga menawarkan kepada sekolah-sekolah agar membuat kalender untuk dijual kepada para siswa tanpa ada persetujuan dari Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo. Sehingga Kusumo menilai bahwa proyek ini dilakukan secara sepihak oleh PD Percada.
“Ini terindikasi ada unsur paksaan. MKKS SD dan SMP tidak tahu menahu tentang hal ini, bahkan tidak pernah diajak koordinasi,” terang Kusumo.
Dalam proses penjualan ini, PD Percada diketahui melakukan dropping kalender ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk proses pembayaran diberikan waktu satu hingga dua minggu.
“Di tahun 2022 hampir semua sekolah membeli, dengan jumlah siswa SD sekitar 43 ribu, SMP 30 ribu lebih. Di tahun 2023 sekitar 70 persen yang membeli. Dan saya menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang terindikasi tindak pidana korupsi,” pungkasnya.
(Sum)








