SURAKARTA – Ekonomi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dinilai tumbuh akseleratif, berkat kolaborasi dengan berbagai elemen.
“Selama satu tahun terakhir, ekonomi Jawa Tengah itu percepatannya sungguh tajam,” kata Statistisi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Didik Nursetyohadi, saat Focus Group Discussion (FGD) Satu Tahun Pemerintahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi-Wagub Taj Yasin Maimoen, di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Selasa (3/3/2026).
Dibeberkan, pada triwulan pertama dan kedua, BPS mencatat ekonomi Jateng berturut-turut tumbuh 4,9% dan 5,28%. Pada triwulan III naik menjadi 5,37% dan di triwulan IV, naik signifikan di angka 5,87%
Menurut Didik, collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang ditetapkan Gubernur Ahmad Luthfi, menjadi salah satu faktor perekonomian tumbuh akseleratif, dan berkontribusi sebesar 8,22% terhadap perekonomian nasional.
Dalam aspek kemiskinan, pihaknya menekankan pentingnya melihat kualitas penurunan kemiskinan, bukan sekadar angka persentase penduduk miskin (P0). Indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Jateng, menurutnya menunjukkan perbaikan.
“P1 yang semakin landai, ini menunjukkan beban penduduk miskin semakin ringan. Begitu pula P2 yang membaik, menandakan ketimpangan di antara kelompok miskin semakin mengecil. Ini mencerminkan kualitas penurunan kemiskinan yang lebih baik,” jelasnya.
Ditambahkan, sinergi lintas daerah, perguruan tinggi, swasta, serta penguatan peran orkestrasi pemerintah provinsi, dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah secara berkelanjutan.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daeah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli menyatakan, model pemerintahan kolaboratif yang dibangun pemerintah provinsi Jateng tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Selama setahun terakhir, Pemprov Jawa Tengah aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan perguruan tinggi. Dalam catatannya, saat ini ada 111 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah.
“Dampaknya cukup luar biasa. Rumah tidak layak huni (RTLH) yang direnovasi, dan pembangunan rumah baru di Jawa Tengah mencapai sekitar 200 ribu unit. Yang dibiayai APBD hanya sekitar 17 ribu unit. Selebihnya berasal dari kolaborasi, termasuk perguruan tinggi dan CSR,” jelasnya.
Zulkifli mencontohkan kontribusi perguruan tinggi, seperti Universitas Sebelas Maret yang turut membantu perbaikan RTLH di desa binaannya. Skema ini, menurutnya, menjadi bukti nyata, pendekatan kolaboratif mampu menggerakkan berbagai sumber daya di luar APBD.
Zulkifli juga menegaskan, capaian kepemimpinan daerah harus diukur secara objektif melalui indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari delapan indikator utama yang ditetapkan, tujuh di antaranya telah tercapai, sementara satu indikator lainnya masih dalam proses perbaikan.
Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hartono menyambut baik inisiasi Pemprov Jateng, yang secara konsisten merangkul perguruan tinggi dalam mengoptimalkan program pembangunan daerah.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan, prinsip pemerintahan kolaboratif memang perlu dijalankan, mengingat pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tentunya, butuh keterlibatan aktif dari semua elemen dalam memajukan dan mengembangkan wilayah. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja sama tim, menjadi nafas yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Hal itu diimplementasikan dalam setiap sektor.
“Kita gandeng beberapa kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ucap Luthfi beberapa waktu lalu. (hum)
