Aceh Timur | patrolinusantara.press – Seirama dengan semakin dekatnya masa pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, baik secara nasional maupun dalam konteks lokal, termasuk Provinsi Aceh, maka Pihak Parlok dan Parnas (sebagai “pemilik atau penguasa partai”) telah mulai menggadang-gadang dan mengusung sejumlah kader terbaiknya dan tokoh masyarakat untuk ikut berkompetisi dalam kontestasi dan “permainan” itu.
Ada tokoh, ada yang ditokohkan dan tak sedikit juga yang merasa dirinya sebagai tokoh untuk ikut berpartisipasi. Terlepas dari semua itu, media ini telah mencoba untuk menggali dan mendapatkan pencerahan sekaligus pandangan dari Prof. TM. Jamil, pengamat politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), apa yang harus dilakukan oleh kita dan warga masyarakat dalam memahami gejala dan nuansa politik di Aceh saat ini.
Pak TM, sapaan akrab di kalangan koleganya, “Mencermati fenomena dan dinamika perkembangan politik nasional dan lokal dalam minggu-minggu ini, terutama yang berkaitan dengan munculnya sejumlah nama yang akan dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota, sebaiknya semua pihak lebih hati-hati, bijak dan penuh kesantunan, terutama dalam memberikan dukungan, ikut sebagai relawan atau yang menjadi Timsesnya,” ujarnya Pak TM, sapaan akrab di kalangan koleganya.
Sebagai pembelajar dan pengajar ilmu politik, lanjut Prof. TM, mengingatkan, jika berkenan ia ingin menitipkan pesan kepada siapapun untuk lebih berhati-hati dalam merespon situasi politik menjelang Pilkada 2024 baik di Aceh maupun di level nasional.
“Hal ini penting untuk dipahami. Jangan sampai pernyataan kita atau dukungan kita dapat mengganggu kenyamanan dari para bakal calon atau pihak pengusungnya,” ujarnya.
“Lebih-lebih lagi, jika kita sebagai Pimpinan atau Ketua Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan apapun bentuknya. Karena bisa jadi dukungan kita sebagai Ketua atau Sekretaris, tidak disetujui oleh para anggota, dan itu sangat berbahaya untuk perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi ke depan,” imbuhnya mengingatkan.
Menurutnya memang tak ada larangan dan tidak haram, juga tak ada yang salah dalam memberikan dukungan, jika itu dilakukan sesuai dengan proses dan mekanisme organisasi yang benar.
“Tak perlu juga harus netral. Silakan saja mendukung dan berpihak, asalkan dukungan dan keberpihakannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat secara umum, dan itu tentu butuh kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ),” ungkapnya lagi.
Baginya, untuk apa kecerdasan intelektual dan pertimbangan dengan akal sehat itu penting, karena saat ini ada calon yang “akan” diusung oleh Parpol dan tak sedikit juga yang berniat untuk maju sebagai Calon melalui jalur bebas atau independen.
“Nah, jika begini, bukankah semua itu akan dapat berubah dan proses politik tak bisa diprediksi?” kata Prof. TM.
Makanya, menurut Pak TM, masyarakat tak perlu latah dan gegabah dalam bersikap dan memberikan dukungan, bisa jadi semua itu nanti akan berakhir dengan rasa kecewa dan memalukan, karena yang didukungnya batal untuk maju sebagai calon dengan berbagai sebab dan alasan, tunggu saja saatnya yang tepat, sebutnya.
“Nah, sekali lagi, Prof. TM, mengingatkan agar semua pihak untuk bisa menahan diri dan bersikap lebih dewasa dalam permainan politik ini, agar marwah, harga diri sebagai bangsa dan suara rakyat Aceh lebih bisa untuk dihargai. “Sehingga kita berharap, proses politik dan permainan politik untuk menyambut Pilkada Aceh 2024 lebih bermartabat,” tandasnya.
Sementara itu, kepada para Calon ia berpesan, belajarlah untuk lebih menghargai proses dan jangan paksa rakyat atau siapapun untuk mendukung dirinyanya.
“Biarlah proses berjalan secara alami, jika kita semua ingin tak ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil,” tutupnya.
(Yahdien)
