Pati | patrolinusantara.press – Terkait pemberitaan yang diunggah beberapa media cetak dan online kemarin lalu, sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemerintah terkait. Yayak Gundul merasa kecewa karena penanganan Pemerintah Kabupaten Pati di akhir finish tak jelas atas keterbukaan informasi publik terkait dugaan penyelewengan anggaran dana yang berada di desa Karaban kecamatan Gabus kabupaten Pati.
Yayak Gundul salah satu ormas dan aktivis yang berada di Kabupaten Pati mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kecewa terkait dugaan penyalahgunaan penyelewengan anggaran yang berada di desa Karaban kecamatan Gabus kab. Pati sangatlah menjadi pertanyaan dan ganjalan untuk masyarakat Pati. Karena Informasi keterangan data yang dihimpun dari berbagai media online dan cetak, penjelasan dari dinas terkait tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Tipikor.
“Disayangkan jika seorang koruptor atau korupsi yang memang sudah benar-benar melakukan hal itu, yang akhirnya hanya mengembalikan saja tidak di kenakan sangsi dan bebas begitu saja, terus mau jadi apa Pemerintahan ini,” ucap Yayak dengan nada kecewa.
Dengan kejadian seperti hal tersebut, Masih kata Yayak, mungkin banyak oknum pejabat (oknum Kades) akan melakukan perbuatan itu.
“Karena tidak ada rasa takut maupun was-was dan jika melakukan korupsi gampang toh, tinggal mengembalikan saja,” imbuh Yayak.
Dikatakannya, perbuatan itu berbeda dengan yang tercantum di dalam pasal 4, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.








