Riau – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kondisi cuaca yang lebih kering pada 2026 sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menghadiri Apel Nasional Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Kamis (5/3/2026).
Apel nasional ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengantisipasi serta menanggulangi potensi Karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Provinsi Riau. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Indonesia.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa pada 2025 kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi fenomena La Nina lemah pada awal dan akhir tahun sehingga kondisi relatif lebih basah. Namun pada 2026, mulai April, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole diprediksi berada pada fase netral, tidak terjadi La Nina maupun El Nino. Kondisi netral tersebut mengindikasikan curah hujan yang cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan sedikit di bawah rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.
“Artinya, kita harus bersiap karena tantangan Karhutla tahun ini akan lebih berat akibat kondisi yang lebih kering,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan bahwa wilayah ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat saat ini tengah mengalami fase “kemarau kecil”, di mana masih terdapat peluang hujan sebelum memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus. Momentum ini dimanfaatkan untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna menurunkan hujan dan membasahi lahan gambut agar lebih jenuh air sebelum periode kering mencapai puncaknya.
BMKG juga terus memantau potensi siklus El Nino empat tahunan yang diperkirakan dapat terjadi pada 2027. Jika fenomena tersebut muncul bersamaan dengan penguatan Monsun Australia yang membawa massa udara kering, maka Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau yang lebih panjang.
“Karena itu, langkah-langkah mitigasi perlu dipersiapkan sejak sekarang,” tambahnya.
Sementara itu, wilayah selatan Indonesia seperti Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara masih mengalami curah hujan relatif tinggi hingga awal Maret dan diperkirakan mulai menurun secara bertahap menuju musim kemarau pada pertengahan bulan.
“Kami akan terus memantau kondisi atmosfer dan berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, serta Kementerian Kehutanan untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla,” kata Faisal.
Apel kesiapsiagaan Karhutla tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, didampingi Kepala BNPB Suharyanto serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kegiatan diawali dengan pengecekan pasukan dan peralatan, dilanjutkan dengan peninjauan barisan personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga perwakilan perusahaan.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan Karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Riau. Menurutnya, mitigasi harus dilakukan sedini mungkin sebelum kebakaran meluas.
“Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sejak dini. Operasi Modifikasi Cuaca terus kita siapkan, dan kanal-kanal di lahan gambut harus dijaga agar tetap terisi air sehingga tidak mudah terbakar,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, melaporkan bahwa luas Karhutla pada 2025 berhasil ditekan menjadi 359.619 hektare, turun dari 376.805 hektare pada 2024. Penurunan tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta partisipasi masyarakat seperti Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan berbagai komunitas lokal.
“Peran BMKG sangat vital dalam menyediakan data prediksi cuaca dan memberikan informasi kepada BNPB untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang alhamdulillah berjalan efektif. Begitu juga dengan pasukan darat, baik itu TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan elemen lainnya yang bergerak secara sinergis,” ujar Raja Juli.
Sementara itu, Kepala BNPB menambahkan bahwa penanganan Karhutla tahun ini difokuskan pada enam provinsi prioritas sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan secara berlapis, mulai dari pencegahan dini oleh pemerintah daerah dan Satgas Darat, hingga dukungan helikopter water bombing apabila kondisi kebakaran semakin meluas.
Melalui penguatan sistem peringatan dini berbasis data meteorologi, Operasi Modifikasi Cuaca, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (BMKG)
