Jakarta | patrolinusantara.press – Pengakuan dan pengesahan negara terhadap kepemimpinan AHY, Penolakan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN), pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN), dan MA atas upaya hukum Moeldoko dan pendukungnya, Menolak pengajuan peninjauan kembali (PK) dengan novum yang tidak berlaku secara hukum karena telah digunakan pada persidangan sebelumnya.
Demikian isi surat yang dikirimkan oleh para pengurus Demokrat di daerah setelah mereka mengikuti apel Pimpinan Nasional (Commander’s Call) Partai Demokrat yang dipimpin AHY pada Senin lalu.
Ratusan pengurus Partai Demokrat dari tingkat provinsi dan kabupten/kota se Indonesia, secara serentak mendatangi Pengadilan Negeri (PN) di daerahnya masing-masing Selasa (4/4/2023).
Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat yang ditujukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam surat tersebut para pengurus Demokrat tersebut memohon perlindungan negara dari upaya kudeta kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yodhoyono (AHY).
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Timo Pangerang menyebutkan, ada 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota yang telah mendatangi PN pada Selasa kemarin.
“Ini akan terus berlanjut hingga akhir pekan ini,” katanya dalam keterangan tertulisnya kepada berbagai media, Rabu (5/4/2023).
Tak hanya ke MA dan ke Presiden, surat dari para pengurus Partai Demokrat tersebut ditembuskan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Timo mengatakan, para ketua DPD dan DPC merupakan pemilik suara sah. Mereka menunjukkan solidaritas kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
