Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Pemerintahan

Digugat ASN ke PTUN, Ini Tanggapan Sekda Kendal Sugiono

badge-check

Digugat ASN ke PTUN, Ini Tanggapan Sekda Kendal Sugiono Perbesar

Kendal, patrolinusantara.press – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal Sugiono siap menjalani proses Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas atas gugatan yang dilayangkan IP salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal (9/12).

Gugatan tersebut juga telah memasuki sidang pertama pada Selasa (6/12) lalu, dengan agenda pemeriksaan awal terhadap Sekda Kendal, Sugiono yang dianggap telah membuat keputusan merugikan bagi kaum perempuan yang menjadi korban KDRT.

Jasa Pembuatan website Media berita

Saat dikonfirmasi pada Jumat (9/12), Sekda Kendal, Sugiono mengatakan, siap mengikuti proses gugatan tersebut. Ditegaskan, sebagai pelayan ASN pihaknya mengaku sangat berhati-hati dalam mengeluarkan surat perceraian.

“Kami berharap mereka duduk bersama apakah benar mereka akan bercerai. Kita kan punya hati nurani untuk menyetujui perceraian itu,” ujar Sugiono.

Menurutnya, hingga saat ini pihak yang menggugat belum menemuinya untuk meminta surat ijin untuk bercerai. Namun hanya diwakilkan pihak pengacara penggugat.

“Yang maju ke kami itu bukan si penggugat atau sisuami itu tapi pengacaranya. Kami sangat hati-hati dalam mengeluarkan surat ijin perceraian,” jelasnya.

Dirinya menyayangkan terkait berita yang beredar terkait KDRT. Pihaknya malah mempertanyakan apakah semua itu sudah dibuktikan. Hal ini tak lepas karena pihaknya sudah membuktikan dan bertanya kepada sang suaminya terkait kasus KDRT tersebut.

“Tidak ada visum, tidak ada laporan. Yang ke kami kan hanya meminta surat ijin perceraian. Kami mengeluarkan ijin perceraian selama mereka sepakat akan berpisah. Selama belum sepakat ya kami belum bisa memberikan ijin. Buktinya kita undang juga belum pernah ketemu,” beber Sugiono.

Sebelumnya, tim kuasa hukum IP, Nasrul Dongoran, mengatakan korban kekerasan KDRT yaitu IP mengajukan persetujuan cerai kepada tergugat (Sekda Kendal). Tapi menurutnya oleh tergugat malah diminta ada persetujuan cerai dari suami, yang notabene pelaku kekerasan.

“Ini kan tidak benar. Apalagi di Perda Kendal Nomor 6 Tahun 2017 sudah diatur tentang penghapusan kekerasan berbasis gender,” ucap Nasrul.

Berdasar Perda itulah, dirinya menilai sudah seharusnya Pemkab Kendal melindungi korban kekerasan dan bukan sebaliknya.

“Kami menyayangkan keputusan Sekda Kendal yang malah meminta korban untuk mendapatkan persetujuan dari suami atau pelaku lebih dulu dalam mengajukan perceraian,” pungkas Nasrul.

 

(MH/Badawi/Red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Lapas Kelas IIB Pati Bersinergi Polresta Pati Gelar Razia Kamar dan Tes Urine, Hasilnya Bersih dar

11 November 2026 - 07:05 WIB

Trending di Berita