Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Nasional

Din Syamsuddin Usulkan Anggota PP Muhammadiyah 17 Orang atau Lebih

badge-check

Din Syamsuddin Usulkan Anggota PP Muhammadiyah 17 Orang atau Lebih Perbesar

Gresik, patrolinusantara.press – Prof Dr M Din Syamsuddin menegaskan kembali perlunya ‘darah segar’ di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. 

“Saya kira, secara alamiah, setiap perubahan periode kepemimpinan itu memerlukan dinamika sesuai asas periode ini lebih baik daripada periode kemarin dan periode akan datang lebih baik daripada periode sekarang,” ujarnya. 

Jasa Pembuatan website Media berita

Dalam rotasi itu, lanjut pria yang akrab disapa Prof Din, selalu menerapkan walal akhiratu khairun lakaminal ula (yang berikutnya lebih baik dari yang sebelumnya). Alhasil, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010 dan 2010-2015 ini mengimbau periode yang akan datang perlu lebih bagus lagi. 

Dari rilis PWMU, Prof Din pun mengapresiasi penuh kepada PP Muhammadiyah periode sekarang. “Saya nilai cukup dinamis, berkemajuan, baik ditandai oleh pendirian amal-amal usaha di luar negeri maupun penambahan amal usaha di dalam negeri,” ujar dia di Ruang Rektor Gedung I lantai 7 Universitas Muhammadiyah Gresik, Kamis (10/11/2022) siang. 

Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan, itu lantas mengungkap ide sederhananya. “Anggota PP Muhammadiyah (berjumlah) 13 ini kalau masih mungkin secara konstitusional ditambah. Katakanlah 17 atau berapa,” ungkapnya. 

Alasannya, kata Prof Din, jumlah 13 dulu itu hanya semacam demitologisasi terhadap angka angker 13. Dia menilai, alasan itu sebenarnya tidak rasional. Karena itulah dia menyarankan untuk lebih berorientasi pada kebutuhan. 

“Saya kira pantas-pantasnya di kepemimpinan pusat itu 17, bahkan boleh jadi lebih, 21 atau 25, dan buktinya ditambah juga. Dari pada akan ditambah ya pilih saja 17!” imbaunya. 

Menurutnya ini karena jelas legitimasi yang terpilih di muktamar dengan anggota tambahan tidak boleh melebihi seperdua dari yang dipilih. Artinya ada enam. “Itu setahun kemudian baru disahkan oleh tanwir. Dari sudut waktu, legalitas, dan legitimasi mereka tertunda. Kenapa nggak pilih saja langsung 17? Harus ganjil ‘kan, atau 19,” imbuhnya.

Prof Din juga menilai ada yang tidak fair pada peraturan Muhammadiyah. “Ketua umum tidak boleh tiga kali menjabat, tidak boleh dua kali berturut-turut. Sementara ketua boleh empat sampai lima periode. Seharusnya juga diberlakukan tidak boleh dua kali terus, bagusnya hanya cukup dua kali masa pengabdian,” terangnya.

Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) itu menegaskan, “Jangan nanti periode yang sudah habis ini kayak saya sekarang itu boleh. Itu kan nggak rasional. Sudahlah, dua tahun berturut-turut (sepuluh tahun) cukup untuk mengabdi, beribadah, beramal shalih di Muhammadiyah, secara struktural di PP atau di PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), sementara terbuka pada jenjang-jenjang lain,”. 

Menurutnya ini tidak hanya diberlakukan untuk ketua umum. “Tapi itu terkait Anggaran Rumah Tangga, itu harus diubah. Kalau belum sempat diubah, maka jalan keluarnya yang sudah lama berada di PP Muhammadiyah itu secara legowo mengundurkan diri untuk tidak bersedia. Bukan karena tidak mau, tapi untuk memberi kesempatan,” tutur Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode: 2005-2010 dan 2010-2015. 

Selain itu, dia memandang kader-kader tokoh yang banyak sudah menumpuk. Kalau mereka tidak segera diberi kesempatan, dia menduga Muhammadiyah akan kehilangan kader tokoh tersebut. “Di samping PP Muhammadiyah juga menjadi statis. Itu alasan saya perlu darah segar,” tambahnya. 

Perihal bagaimana terjemahannya, Prof Din membebaskan. “Saya dengar Jawa Timur dibatasi usia 70 tahun. Ternyata kalau 70 tahun, hanya empat orang yang tidak boleh lagi. Padahal idealnya saya, yang tetap itu sepertiga, yang baru itu dua per tiga. Wah, itu cantik nian!” terang Chairman of World Peace Forum (Forum Perdamaian Dunia) itu. 

Meski dia tidak bicara orang per orang, tidak bicara nama, tapi secara common sensemenurutnya logis. Prof Din lantas menghitung, “Katakan sepertiga, kalau 17 dibagi 3 itu 6. Kalau tujuh, berarti ditambah sepuluh. Kalau pertahankan 13 jumlahnya, sepertiganya empat. Maka ditambah delapan atau sembilan. Itu baru Muhammadiyah dinamis!” 

Menurutnya ini mungkin dilakukan, kecuali sudah tidak ada orang lagi. “Mungkin pada masa lampau begitu. Sekarang sudah menumpuk banyak,” imbuhnya. 

Selain itu, dia juga ingin membuka cakrawala pemikiran peserta Muktamar agar tidak membatasi pada dua domisili PP Muhammadiyah: Yogyakarta dan Jakarta. Dari penilaiannya, dari situ pun kader-kader muda segar banyak yang sudah menumpuk. 

Dengan teknologi informasi komunikasi, dia mengimbau untuk mencoba diperluas, dari Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Jangan lupa, Muhammadiyah itu persyarikatan maka watak federalnya Muhammadiyah itu kuat. Wilayah-wilayah itu sangat bisa otonom, mandiri. Kalau gitu sebarkan saja domisili kalau ada yang qualified. Dari Jawa Timur itu qualified sekali Ketua PWM Jawa Timur sekarang (M Saad Ibrahim)!” tandasnya.

 

(Badawi/Red)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita