Jakarta, patrolinusantara.press – Digeruduk ribuan perangkat desa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui perwakilan Komisi II Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohammad Toha dan Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat berjanji akan memenuhi sejumlah tuntutan PPDI dalam rapat Komisi II.

Disampaikan Toha, poin pertama, hasil keputusannya masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun, sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua lanjut Toha, DPR RI akan memasukan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia.
Ketiga, kesejahteraan aparatur desa dan perangkat desa mulai dari RT, RW, Sekretaris Desa (Sekdes), Kaur, Kasi, Kadus, LPM, karang taruna hingga pemangku adat. Untuk yang keempat, aparatur dan perangkat desa akan diperjelas statusnya dan terjamin kesejahteraannya.
Lanjutnya, kelima, pemerintah wajib mendorong mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.
Dan yang terakhir disampaikan oleh M. Toha, akan diupayakan terbitnya undang-undang Aparatur Perangkat Desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.
“Ada enam poin yang menjadi catatan bagi kita, nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain. Di pembahasan revisi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di DPR RI,” papar Toha.
Dari pantauan awak media, sekira pukul 13.00 WIB, massa aksi berangsur meninggalkan lokasi dan sebagian membubarkan diri.
(Badawi/Red)











