Pati-Tambang galian C diduga illegal di desa dukohmulyo. kecamatan jakenan kabupaten Pati seakan kebal hukum. Aktivitas galian C ilegal di duga milik berinisial H tersebut selalu eksis berpindah pindah tempat di musim kemarau. Namun seperti kebal hukum dan seakan sudah tidak mempan hukum lagi. Jumat ( 30/8/2024 )
Dari penelusuran awak media, ternyata pemain galian C di duga ilegal milik (H) punya beberapa titik lokasi,,setelah mendapat klarifikasi
masyarakat merasa terganggu dengan adanya galian tersebut. Kepada media mengatakan bahwa dump truk yang membuat bising dengan penuh debu dimana mana karna tidak di terpali. “Sudah beberapa kali galian berpindah pindah itu pak, kami hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa apa,” keluh salah satu warga yang tidak mau di sebut namanya.
Penambangan liar Galian C kian berhamburan dan merusak jalan Desa, ada apa ? dengan kepala desa kok diam.. saja seolah- olah ada pembiaran dari pihak pemerintah desa dan pihak APH setempat, apalagi jalan yang di lewati dump trek itu ada lah jalan Desa. Para penambang cuek terhadap dampak masyarakat, Hingga kini, penambangan liar kian berkeliaran.
Hal masif tersebut tidak bisa dibiarkan, jika pemilik tambang dan pelaku galian C terbukti tidak memiliki izin usaha pertambangan yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 Tentang Minerba, ada sanksi hukum yang berlaku terkait tidak memiliki izin usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 158.
Sanksi hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 Ayat 1, Pasal 74 Ayat 1 atau Ayat 5 akan dipidana dengan hukuman penjara maksimal 10 (tahun) dan/atau denda maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar) diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
Tidak hanya itu, jika ada seseorang atau setiap orang yang dengan sengaja memindahtangankan IUP, IPR atau IUPK tanpa persetujuan menteri akan dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.000 Miliar (lima miliar rupiah).
Sanksi lain juga, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
kepada setiap orang yang IUP atau IUP-nya dicabut atau berakhir serta tidak melaksanakan reklamasi maupun pasca penambangan.
( Tim / jll )








