Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

Galian C Ilegal Bebas Beroperasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, APH Seakan Tutup Mata

badge-check

Galian C Ilegal Bebas Beroperasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang,  APH Seakan Tutup Mata Perbesar

Rembang –  Galian C diduga belum mengantongi izin (Ilegal) bebas beroperasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sedan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ironisnya, Aparat Penegak Hukum (APH) setempat terkesan ada pembiaran.

Data yang dihimpun media ini menemukan, adanya beberapa tambang Galian C tanpa izin di Desa Sidomulyo, info yang diterima oleh awak media salah satu tambang tersebut di Duga milik Mantan Kades  Berinisial ( S ), serasa Kebal Hukum. Pasalnya, ia telah dengan leluasa menjalankan penambangan itu, tanpa adanya tindakan tegas dari APH setempat. Selasa (6/8/2024).

Jasa Pembuatan website Media berita

Sudah semestinya, APH mengambil langkah-langkah untuk menertibkan penambang illegal diwilayah hukumnya. Demi menjaga kelestarian alam serta lingkungan sekitar dari kehancuran.

Ditambah, jika pihak penambang belum memiliki ijin, itu sudah jelas melanggar ketentuan Undang-undang (UU) No.4 Tahun 2009 dan PP. No 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Hal yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan wilayah hukum Polres Rembang, karena disinyalir telah dengan sengaja membiarkan penambang Illegal itu bebas beraktivitas. Seakan belum tersentuh hukum sama sekali oleh APH setempat, terkhususnya dari pihak Kepolisian.

Padahal disitu, ketentuan pidana dan sanksi berupa denda sangatlah jelas dan berat. Namun, ia tetap merasa aman dan nyaman. Karena sejauh ini, belum ada tindakan tegas dari APH setempat terkait tambang itu.

Sebagaimana disebutkan dalam, UU-RI No.4 tahun 2009 tentang Minerba yang telah diperbaharui dengan UU-RI No. 3 tahun 2020 tentang Minerba. Disitu, sudah sangat jelas sanksi pidana dan denda bagi para penambang Illegal.

Dalam Pasal 158 UU-RI No.3 Tahun 2020 menyebutkan “Setiap orang yang melakukan Usaha penambangan tanpa IUP IPR Atau IUPK, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pasal 40 ayat (3) pasal 48 pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah”

Selain itu, perbuatan mereka juga dapat dijerat dengan UU-RI No.32 tahun 1999 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga mereka bisa dikenakan pasal berlapis. Namun, entah kenapa mereka tetap nekat dan seakan tidak menghiraukan itu.

Dengan demikian, munculah dugaan jika sebagian Oknum-oknum yang berkompeten sudah mendapatkan “pengondisian” dari pihak Pengelola tambang itu agar selanjutnya mendapatkan perlindungan dan informasi manakala akan ada penggerebekan dari wilayah hukum yang lebih tinggi (Polda Jateng ataupun Mabes Polri)

 

( Tim )

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita