SOLO – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan larangan keras penggunaan lahan sawah dilindungi (LSD) untuk dialihfungsikan menjadi lahan kering, termasuk untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pernyataan itu disampaikan Luthfi menanggapi informasi pendirian KDMP di wilayah Kabupaten Sragen yang disebut-sebut menggunakan lahan sawah dilindungi.
Luthfi mewanti-wanti agar pembangunan KDMP tidak dilakukan di atas lahan sawah dilindungi yang statusnya telah ditetapkan pemerintah.
“Tidak boleh menggunakan lahan yang sudah LSD. Itu sudah hukum alam. Kalau dia berani oh dia luar biasa,” kata Luthfi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026).
Ia menyebut telah menyampaikan larangan tersebut kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Jangan coba-coba mengambil alih lahan yang sudah LSD untuk dirubah menjadi lahan yang kering. Sudah itu, itu sudah dan itu sudah peraturan, enggak boleh dilanggar,” ujar Luthfi.
Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan.
“Tempat kita ini saya pertahankan agar 1,5 juta hektare lahan pertanian kita tidak dialihfungsikan. Kalau ada informasi, kasihkan saya, nanti akan kita teliti ya,” ungkapnya.
Terkait sanksi atas pelanggaran alih fungsi LSD, Luthfi menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Yang mempunyai sanksi kan Kementerian ATR, bukan saya, karena yang merubah kan sana, bukan provinsi,” katanya.
Luthfi juga menegaskan kepada para bupati dan wali kota bahwa setiap pengajuan pemanfaatan lahan sawah dilindungi harus melalui pemerintah provinsi.
“Saya sudah menyampaikan kepada bupati, wali kota, apabila dia mengajukan kementerian kan harus lewat provinsi, pasti akan kita evaluasi,” tambahnya. (kom/red)
