Jakarta | patrolinusantara.press – Isu reshufle kembali menguat, sinyal inipun telah dikonfirmasi oleh NGO Indonesian Good Governance Watch (IGW).
” Ya menurut sumber kami, reshufle kemungkinan minggu-minggu ini. Kita doakan saja semoga, Presiden segera melakukan reshufle kabinet,” tutur Sandri Rumanama direktur Litbang Indonesian Good Governance Watch (29/3).
Sandri mengatakan bahwa mereka berharap agar Presiden bisa mengeksekusi penambahan 4 kursi wakil menteri karena kementerian tersebut sangat krusial dan dibutuhkan saat ini.
“Ada beberapa kementerian yang sangat berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat, sangat krusial saat ini harus ada pembantu resmi menteri,” ujarnya.
Kementerian yang dimaksud adalah kementerian ESDM, Perindustrian, Pemuda dan Olahraga serta Bappenas.
” Kami berharap presiden agar segera, mengeksekusi penambahan kursi wakil menteri di empat kementerian ini, karena berbagai persoalan yang harus diselesaikan oleh Presiden sebelum menuju tahun politik dan dimasa akhir periode beliau,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kementerian perindustrian harus lebih powerfull karena kita sedang menghadapi ancaman resesi global, kementerian ini dipandang perlu menambah daya kerjanya untuk mengantisipasi arus krisis perindustrian dari efek skema resesi global nanti.
Ia juga menjelaskan bahwa berbagai persoalan kepemudaan dan keolahragaan sampai saat ini belum terselesaikan dinamika kepemudaan yang syarat muatan politik praktis menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa dimasa mendatang.
Selain itu politisasi olahraga juga sangat krusial jika tak diselesaikan dengan baik menjadi sentimen sentimen kelompok masyarakat tertentu dan berimplikasi pada polarisasi sosial ditengah masyarakat.
Kementerian ESDM punya lebih banyak masalah yang komplikatif mulai dari preman pengatur tambang, ancaman krisis energi, ekspor illegal hasil tambang, sampai ke para mafia tambang yang makin hari makin menjadi jadi tanpa ada solusi yang pasti.
Selain itu ia juga mengatakan perencanaan pembangunan nasional selama ini berjalan baik namun banyak proyek strategis nasional yang bermasalah baik dari sisi perencanaan, tepat sasaran, pemanfaatan dan evaluasi.
Selain itu pembangunan ibukota yang belum berjalan semestinya membutuhkan wakil kepala Bappenas untuk bisa membantu menuntaskan proses pembangunan ibukota baru yang masih berjalan ditempat.
” Itu alasan alasan sederhana dan contoh kasus dari berbagai persoalan lain yang belum terselesaikan dari empat kementerian terkait,” papar Sandri.
