Oleh Jacob Ereste
Opini | patrolinusantara.press – Pemimpin yang berbasis spiritual diperlukan untuk memimpin Indonesia hari ini agar bangsa dan negara Indonesia mampu memasuki masa depan yang lebih baik dan mencerahkan guna menghadapi persaingan global dalam berbagai aspek kehidupan. Karena pemimpin bangsa yang memiliki basis spiritual yang kuat mampu melakukan sikap dan tindakan yang jenuin dan substantif (esoterik) seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dan pemimpin yang berbasis spiritual tidak terlalu mengharap penghormatan, karena pemimpin spiritual akan lebih mengutamakan kasih dan sayang serta perlakuan yang manusiawi tanpa harus membedakan antara yang satu dengan mereka yang lain. Tentu yang lebih utama adalah kepedulian yang berdasarkan kemanusiaan.
Sikap dan sifat kesetaraan ini selaras dengan dasar pemikiran agama langit yang memposisikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang patut dan wajib mengamalkan tuntunan dan ajaran para Nabi yang diutus secara khusus oleh Tuhan untuk menyempurnakan dan menjaga tata kehidupan di bumi. Maka itu, pemaknaan terhadap makna rahmatan lil alamin dapat menjadi pegangan seluruh umat manusia — tanpa kecuali bagi siapa pun — yang menghendaki kerukunan hidup, keselarasan tata hubungan sesama makhluk lainnya serta tata lingkungan alam semesta, sebagai bagian dari wujud ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang termaktub dalam mukadimah UUD 1945 dan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Dan secara formal — dalam tata negara Indonesia — Pancasila telah disepakati sebagai ideologi. Hanya saja masalahnya, implementasi dari sila-sila Pancasila itu, baik sebagai ideologi negara maupun sebagai falsafah bangsa nyaris belum secuil pun dilaksanakan. Padahal di sudut sana telah bertengger BPIP (Badan Pelaksana Ideologi Pancasila) dengan anggaran negara yang wah– namun tak pernah jelas gerangan apa yang telah sudah dilakukannya. Belum lagi evaluasi tentang efektif dan efisien dari apa yang sudah dilakukan itu, meski perilaku aparatur negara Indonesia justru terkesan semakin memble.
Konstatir Menko Polhukam Prof. Mahfud MD bahwa musuh rakyat Indonesia sekarang adalah pejabat negara — seperti termuat secara meluas di media sosial — menunjukkan secara telak kegagalan BPIP yang ditugaskan oleh Presiden untuk menunaikan fungsi pembinaan terhadap ideologi negara — yaitu Pancasila — untuk diamalkan dalam bentuk nyata mulai dari cara berpikir, cara bersikap untuk kemudian melakukan tindakan dan bentuk kerja yang nyata demi dan untuk rakyat.
Jadi, ketika terjadi penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, bersikap sewenang, tak mau dikritik bahkan khianat terhadap amanah rakyat, maka yang terbunuh itu bukan cuma kedaulatan rakyat, tapi juga rakyat itu sendiri yang masih terus dinina-bobokkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Agaknya, dalam kontek eufemisme seperti inilah konstatir Prof. Salim Said yang meyakinkan bahwa manusia Indonesia lebih banyak yang tidak takut kepada Tuhan. Meski masing-masing pejabat publik itu sudah disumpah atas nama Tuhan, tapi kebanyakan pejabat di Indonesia lebih takut kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Artinya, secara umum keberadaan dari pejabat publik di Indonesia memang berada pada posisi kucing-kucingan di habitat korupsi. Tak sedikit tampaknya yang masih berupaya menghindar dari modus dan model pemerasan atau tekanan, karena tersandera oleh kasus kriminal yang mereka lakukan. Karena itu untuk membersihkan pandemi korupsi di Indonesia butuh pemimpin yang kuat berbasis spiritual untuk mengatasi krisis global yang sedang melantak negeri kita.
Banten, 20 Mei 2023
