Jakarta | patrolinusantara.press – Presiden Jokowi menegaskan pentingnya peran pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski dirinya sudah sering turun ke lapangan, menurut dia selalu ada program-program yang tidak sampai ke masyarakat. Salah satunya stunting.
“Karena memang kita lemah di sisi itu jika tidak diawasi. Hati-hati. Cek langsung. Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati. Kita lemah di situ. Kita pelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak [diawasi],” kata Jokowi dalam sambutannya di pembukaan Rakornas Wasin 2023 di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).
Jokowi meminta BPKP melakukan pengawasan di orientasinya dan bukan diprosedurnya. Apalagi, rupanya 43% APBN dan ABPD berpotensi tidak optimal penggunaannya.
“Ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang enggak bener. Contoh ada anggaran stunting. Rp 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa Rp 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detail,” tuturnya.
Jokowi mengaku baru saja mengecek anggaran penanganan stunting ke Mendagri Tito Karnavian minggu lalu. Dari pengecekan itu, rupanya yang digunakan untuk penanganan stunting tidak sampai Rp 2 miliar.
“Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan, pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar. Yang bener-bener untuk beli telur enggak ada Rp 2 miliar. Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini?” ungkapnya.
Ia menegaskan cara penganggaran seperti itu harus diubah. Jika anggaran yang diturunkan Rp 10 miliar untuk penanganan stunting, maka mayoritas anggaran memang harus diperuntukkan untuk belanja pengentasan stunting.
“Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya mestinya yang untuk lain-lainnya Rp 2 miliar. Yang Rp 8 miliar langsung telur, ikan, daging, telur, berikan ke yang stunting,” ujarnya.
Tak hanya pengentasan stunting, anggaran untuk pengembangan UMKM juga sebagian besar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. Padahal, untuk pengembangan UMKM sudah dianggarkan sebesar Rp 2,5 miliar.
“Rp 1,9 (miliar) itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, yang konkret, langsung aja lah. Untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Kalau pengembangan UMKM mestinya itu. Untuk pameran. Jelas,” lanjutnya.
“Ini tugas BPKP. Tugas BPKP mulai harus orientasinya ke situ. orientasi hasil. arahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif,” pungkasnya.
(Kump)
