Majalengka, patrolinusantara.press – Setelah melalui proses yang cukup panjang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Sukahaji.
Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejari Majalengka melakukan pemeriksaaan terhadap belasan orang, serta ratusan saksi.
Dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Majalengka, yakni F, mantan Kepala BPR Cabang Sukahaji, dan Y, orang kepercayaan F.
Bersumber dari media Cirebon, keduanya ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (13/10/2022) atas dugaan korupsi di salah satu perusahaan milik daerah (Perumda) Pemkab Majalengka.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, keduanya menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam di ruang Kasi Pidsus Kejari Majalengka.
Kajari juga menegaskan, bahwa jumlah tersangka masih dimungkinkan bertambah setelah penetapan dua tersangka dalam kasus korupsi di BPR Majalengka cabang Sukahaji tersebut.
“Tidak menutup ada tersangka lain, masih akan kita kembangkan lagi, kemungkinan ada,” kata Eman.
Eman menjelaskan, dua tersangka tersebut adalah Kepala Cabang BPR Majalengka Sukahaji F dan Y selaku orang kepercayaan dari si F.
Menurutnya, F memerintahkan Y untuk mencari calon debitur.
Selanjutnya Y mencari dan menginformasikan kepada calon debitur, baik itu calon debitur yang datang sendiri kepada Y ataupun calon debitur yang ditemukan sendiri oleh Y.
Tapi informasi terkait persyaratan untuk pengajuan pinjaman yang diberikan Y kepada para calon debitur tidaklah sesuai aturan.
“Sebenarnya mayoritas para calon debitur tidak layak mendapatkan pinjaman. Pihak BPR juga tidak pernah melakukan survei terlebih dulu ketika ada nasabah yang akan meminjam uang, namun pinjaman langsung disetujui oleh pihak pengelola,” jelasnya.
Sedangkan kejadian berawal pada periode sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, yang mana BPR Majalengka cabang Sukahaji melakukan penyaluran kredit kepada 182 debitur dengan jumlah total dana pinjaman sebesar Rp4,5 miliar.
Namun, kegiatan itu diduga terdapat penyalahgunaan penyaluran kredit dengan cara pemalsuan agunan, tidak dilakukan survey dan kredit topengan yang menyebabkan kredit macet menimbulkan tunggakan pokok sebesar Rp 3,1 miliar. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp 3,26 miliar.
“Kedua tersangka dikenakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat 2 junto Pasal 20 ayat 1 junto Pasal 21 junto Pasal 22 junto Pasal 24 ayat 1.Kedua tersangka juga akan ditahan selama 20 hari ke depan,”jelasnya.
(MK/Red)








