Kupang – Kementerian Dalam Negeri mendorong sinergi yang kuat antara perencanaan pembangunan daerah dan nasional dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang digelar di Hotel Aston Kupang, Rabu (14/5).
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara daring.
Dalam arahannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menekankan bahwa RPJMD dan RKPD harus disusun sejalan dengan RPJMN 2025–2029 serta mendukung 17 Program Prioritas Presiden. “Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, program, hingga sub kegiatan agar masuk ke dalam APBD secara tepat dan terukur,” kata Restuardy.
Kemendagri juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di NTT, seperti rendahnya capaian IPM, pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.
Selain beberapa isu tersebut, Pemerintah Provinsi NTT diminta agar mendukung program strategis nasional antara lain Swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan 3 juta rumah untuk MBR, pembentukan Koperasi Merah Putih, dan Program Sekolah Rakyat.
Kemendagri juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan strategis seperti Labuan Bajo, industri rumput laut, dan penguatan wilayah perbatasan.
Dengan Musrenbang ini, Kemendagri berharap pemerintah Provinsi NTT dapat memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Seluruh jajaran daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, menyusun perencanaan berbasis data, serta memanfaatkan momentum Pilkada Serentak 2024 untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah agar menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga berkualitas, terukur, dan mampu menciptakan lompatan kemajuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(Husnie)
