Menu ✖

Mode Gelap
Makorem Wijayakusuma Diserbu Anak TK, Ingin Dekat Dengan TNI nya

Berita

LBH AMAN Minta Polsek dan Koramil Tak Dilibatkan Dalam Seleksi Pengisian Perangkat Desa

badge-check

Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Publik LBH AMAN, Dian Puspitasari menilai Perbub memberikan ruang kepada Kapolsek dan Danramil masuk sebagai pengawas dalam seleksi pengisian perangkat desa rawan konflik kepentingan
Perbesar

Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Publik LBH AMAN, Dian Puspitasari menilai Perbub memberikan ruang kepada Kapolsek dan Danramil masuk sebagai pengawas dalam seleksi pengisian perangkat desa rawan konflik kepentingan

Pati | patrolinusantara.press – Peraturan Bupati Pati No 35 tahun 2023 tentang Perubahan Perbup tentang Perangkat Desa terus menjadi perhatian publik, salah satunya dari LBH AMAN. Kita sudah kirim surat kepada Bupati Pati agar ada ruang diskusi soal regulasi baru ini. Kajian terhadap Perbup yang mengatur seleksi pengisian perangkat desa akan kita presentasikan. Hal ini penting agar pengisian perangkat desa dapat berjalan obyektif dan jauh dari dugaan praktik praktik jual beli jabatan.

Demikian disampaikan Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Publik LBH AMAN, Dian Puspitasari dalam release tertulisnya. Ia menilai Perbup memberikan ruang kepada Kapolsek dan Danramil masuk sebagai pengawas dalam seleksi pengisian perangkat desa. Jika demikian jelas ini terjadi konflik kepentingan, Publik akan bertanya, bagaimana jika nantinya terjadi praktik jual beli jabatan ?, siapa yang akan melakukan penegakan hukum ? kan polisi juga yang menjadi garda terdepan jika terjadi dugaan tindak pidana, bebernya.

Jasa Pembuatan website Media berita

Dian yang juga berprofesi sebagai Advokat itu menambahkan, TNI itu kan berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI bertugas sebagai alat pertahanan negara. Ini kok dalam Perbub No 35 tahun 2023 tentang Perubahan Perbub tentang Perangkat Desa Danramil masuk sebagai pengawas pengisian perangkat desa. Dwi Fungsi TNI menjadi konsekuesinya jika begitu, langkah mundur dari semangat reformasi jika Perbup memberikan ruang itu, imbuhnya.

Hal senada disampaikan oleh Karman Sastro selaku Ketua Penasehat LBH AMAN. Menurutnya Bupati tak seharusnya menyerahkan secara penuh kepada Kepala Desa dalam mekanisme pengisian perangkat desa. ” Tetap harus diawasi dalam penyelenggaraanya, ini adalah esensi dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” pungkasnya.

 

(MK)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Semarak Hari Bakti Kemenimipas ke‑2, Lapas Kelas IIB Pati Gelar Fun Walk Bersama Keluarga Besar

16 November 2026 - 20:24 WIB

Mafia Solar Diduga Beroperasi di Margoyoso, Diamankan Langsung oleh Kapolsek Margoyoso

16 November 2026 - 11:00 WIB

Warga Gerebek Rumah Kos Diduga Jadi Tempat Pesta Narkoba di Wedarijaksa, Buntutnya Audiensi di Balai Desa

16 November 2026 - 10:24 WIB

Polresta Pati Bongkar Praktik Penyalahgunaan Solar Bersubsidi, Satu Tersangka Diamankan Beserta Ratusan Liter BBM

14 November 2026 - 12:22 WIB

Bakti Narapidana untuk Negeri, Lapas Kelas IIB Pati Hadir di Tengah Masyarakat

13 November 2026 - 09:12 WIB

Trending di Berita