Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (12/6) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi yang terjadi belakangan ini.
Awalnya, aksi direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, pihak kepolisian melakukan blokade dan melarang lokasi tersebut dijadikan tempat berkumpulnya massa. Beberapa bus yang mengangkut rombongan mahasiswa sempat dialihkan menuju depan kompleks gedung DPR/MPR. Karena tidak bersedia berpindah tempat, mahasiswa kemudian melakukan perjalanan berjalan kaki menuju lokasi lain.
Kepala Bagian Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto, menyampaikan penegasan kepada massa. “Kalau memaksakan kehendak, silakan tabrak kami. Kalau kalian ke titik sini, tidak akan dihalangi,” ujarnya. Ia juga menjelaskan alasan pelarangan berkumpul di Bundaran HI, menyebut lokasi itu sebagai pusat kegiatan masyarakat dan perekonomian nasional yang jika terganggu akan menghentikan aktivitas umum.
Perwakilan mahasiswa menanggapi bahwa aspirasi mereka tidak hanya ditujukan kepada lembaga legislatif semata. “Masalahnya aspirasi dan tuntutan kami enggak ke DPR saja,” kata salah satu juru bicara massa.
Hingga pukul 16.30 WIB, aksi masih berlangsung dan terkonsentrasi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Polisi tetap menjaga situasi dan mempertahankan blokade agar massa tidak bergerak menuju Bundaran HI demi menjaga kelancaran lalu lintas dan kegiatan warga.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama yang meliputi penghematan anggaran negara, penurunan harga barang dan bahan bakar, penghentian beberapa program pemerintah, hingga permasalahan keamanan dan tanggung jawab kebijakan. Berikut rincian tuntutannya:
Menghentikan pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
Menghentikan keterlibatan unsur militer dalam urusan pemerintahan sipil
Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahan dalam kebijakan pemerintah
Isu yang diangkat meliputi melemahnya nilai tukar rupiah, pengelolaan anggaran negara, kenaikan harga energi, hingga efektivitas program-program yang sedang berjalan.
( Red )
