Pati | patrolinusantara.press – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Pati Rabu (10/5/2023).
Mereka mendesak kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dicabut karena sangat memberatkan para nelayan.
Rasmijan, salah satu orator aksi nelayan dalam orasinya mengaku bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat membuat para nelayan tertindas.
“Kami minta agar kebijakan yang ditetapkan oleh KKP itu dicabut, nelayan ini sudah susah karena aturan, jadi jangan dipersulit,” tegasnya.
Bahkan, kata Dia, soal aturan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PP Nomor 11 Tahun 2023 yang diterapkan oleh KKP saat ini, sangat memberatkan para nelayan. Pasalnya, para nelayan diharuskan membongkar ikan di daerah hasil tangkapan, sementara tidak ada fasilitas dari pemerintah.
“Kami sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat, karena itu tidak manusiawi, Kita harus lawan ini, karena nelayan akan mati suri,” terangnya.
Pj Bupati Pati Henggar Budi Hanggoro bersama dengan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang menerima aksi ribuan nelayan itu sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan para nelayan.
“Pemda dan DPRD sangat mendukung, dan apa yang menjadi tuntutan para nelayan kami siap untuk menandatangani, semoga apa yang disampaikan ini bisa diakomodir oleh pemerintah pusat,” tegas Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di hadapan ribuan nelayan.
Diketahui, ribuan nelayan yang datang di halaman kantor Bupati Pati melakukan aksi demo dengan menggunakan sound system dan spanduk. Mereka juga membawa keranda mayat sebagai simbol kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat.
