Jakarta, (25/3/2026) – Tantangan penyelundupan dan peredaran barang ilegal yang kian dinamis, khususnya di wilayah strategis dan perbatasan, menuntut sinergi kuat antarinstansi pemerintah. Tanpa koordinasi yang solid, celah pelanggaran berpotensi merugikan negara sekaligus mengganggu kepastian usaha dan keamanan masyarakat. Menjawab hal tersebut, Bea Cukai memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan dan TNI guna memastikan pengawasan dan penindakan berjalan lebih efektif.
Di Makassar, penguatan sinergi dilakukan melalui kunjungan kerja Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Krisna Wardhana, bersama jajaran ke Kejaksaan Negeri Makassar dan Markas Polisi Militer Kodam XIV/Hasanuddin. Dalam kegiatan tersebut, rombongan disambut langsung oleh Komandan Pomdam XIV/Hasanuddin, Kolonel Cpm M. Rokib Jabar, S.H., serta perwakilan Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, S.H., M.H.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Bea Cukai Makassar. “Melalui kolaborasi yang solid, pengawasan serta penindakan terhadap berbagai pelanggaran diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi,” ungkapnya.
Sinergi serupa juga dilakukan di wilayah Kalimantan. Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur melaksanakan kunjungan koordinasi ke Markas Komando Daerah Militer VI/Mulawarman di Balikpapan pada Selasa, 24 Februari 2026. Pertemuan ini difokuskan pada penyamaan persepsi serta penyusunan langkah-langkah taktis dalam pengamanan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Koordinasi tersebut menjadi penting mengingat wilayah Kalimantan memiliki karakteristik geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga rawan dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan. Melalui kerja sama yang lebih erat dengan jajaran TNI, Bea Cukai berupaya meminimalisir celah masuknya barang ilegal sekaligus memastikan kelancaran arus barang yang sah,” jelas Budi.
Penguatan sinergi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan berkurangnya peredaran barang ilegal, pelaku usaha dapat bersaing secara sehat, sementara masyarakat terlindungi dari potensi dampak negatif barang yang tidak memenuhi ketentuan.
Selain itu, kolaborasi lintas instansi juga mendukung terciptanya kepastian hukum dalam penanganan perkara, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan profesional, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelanggar.
“Ke depan, sinergi antara Bea Cukai, Kejaksaan, dan TNI diharapkan terus diperkuat sebagai fondasi dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara. Dengan pengawasan yang semakin terintegrasi, upaya perlindungan terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan seimbang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Budi. (hum)
