Jakarta | patrolinusantara.press – Advokat TM. Luqmanul Hakim, S.H., M.H mendesak Jaksa Agung agar segera turun ke kota Dumai Provinsi Riau untuk memeriksa Kejari Kota Dumai terkait temuan wartawan adanya dugaan rekayasa barang bukti 3 (tiga) buah kapal berbendera Malaysia yang ditangkap dan konon telah dimusnahkan. Dari pemberitaan tersebut banyak wartawan yang mengkonfirmasi ke Kejari Kota Dumai hingga terjadi miskomunikasi antara wartawan dan pihak Kejari, dikutip dari hak jawab dan hak koreksi dari kejari kota Dumai, Selasa 29 Agustus 2023.
Advokat TM. Luqmanul Hakim. S.H., M.H. meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejati Riau agar memeriksa Kejari Kota Dumai terkait temuan wartawan tersebut.
Masih dalam keterangannya hal itu penting jelasnya, supaya tidak simpang siur dan memakan korban lagi wartawan dituduh melakukan pemerasan dan dilaporkan kepihak yang berwajib, sebab Kejari Kota Dumai setelah banyak diberitakan berdasarkan chat whatsapp di salah satu grup media Kasi BB meminta kepada salah satu oknum wartawan agar berita itu di take down, dan beredar pula Kejari Kota Dumai bagi-bagi amplop hingga akhirnya salah satu wartawan berinisial DC dilaporkan oleh Kejari Kota Dumai ke Polres Kota Dumai dengan tuduhan pemerasan.
Di tempat terpisah Ujang Kosasih, S.H. owner Law Firm UJK & PARTNERS dan juga sebagai Penasehat Hukum PPWI Nasional telah berkunjung ke Polres Kota Dumai pada hari Senin, 28 Agustus 2023 diterima oleh Wakapolres Dumai Kompol Josina Lambiombir, S.H, S.I.K. dan membahas terkait wartawan yang dilaporkan oknum Kajari Kota Dumai.
Tim Penasehat Hukum (PH) meminta kepada Kapolres Kota Dumai dalam menangani laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan penyalahgunaan profesi wartawan agar melalui tahapan yaitu mengacu pada Nota Kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kapolri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 Nota kesepakatan tersebut.
Masih dalam keterangannya, ia percaya dengan kepolisian Polres Dumai pasti akan bertindak secara profesional dan netral dalam menangani dugaan kriminalisasi wartawan tersebut, karena kasus ini telah menjadi konsumsi publik, viral.
Ketika ditanya bagaimana jika oknum wartawan tersebut terbukti menyalahgunakan profesi wartawan dan dijadikan tersangka kemudian ditahan, Ia menjawab tentu pihaknya akan menghormati proses hukum dan akan melakukan pembelaan terkait hak-hak hukum tersangka, dan sekaligus mencari tahu apa motif oknum Kejari bagi-bagi amplop ke oknum wartawan sebagaimana yang telah tersebar di grup whatsApp, sehingga menghebohkan dunia jagat maya.
“Menurut pendapat saya mestinya Kejari Kota Dumai membuat hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan yang dianggap tidak berimbang sesuai Undang-Undang No 40 tahun 1999 Tentang Pers. Setelah kami minta kepada Kapolres agar pelapor membuat hak jawab dan hak koreksi terlebih dahulu, baru lah pada hari Selasa tanggal 29 Agustus Kejari Dumai membuat Hak jawab dan Hak Koreksi. Media adalah pengemban amanat Undang-Undang,” pungkasnya.
(tm/sup)
