Salam Keadilan!
Salam Demokrasi!
Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dan memantik perdebatan serius: apakah langkah ini merupakan koreksi konstitusional atas praktik pilkada langsung yang dinilai mahal, konfliktual, dan transaksional, atau justru kemunduran demokrasi lokal yang menggerus kedaulatan rakyat? Di tengah tarik-menarik antara efisiensi pemerintahan, stabilitas politik daerah, dan prinsip legitimasi demokratis, diperlukan diskursus kritis yang jernih, berbasis konstitusi, teori demokrasi, serta pengalaman empirik penyelenggaraan pilkada selama dua dekade terakhir.
Webinar ini hadir sebagai ruang akademik dan publik untuk menguji argumen, menimbang konsekuensi, serta merumuskan arah desain demokrasi lokal yang rasional dan bertanggung jawab.
Acara ini akan menghadirkan narasumber dari perwakilan akademisi, LSM, dan lembaga negara, yaitu:
– Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. (Ketua Pusat Pengembangan Konstitusi Universitas Brawijaya)
– Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Negeri Malang)
– Kostantinus Naranlele (Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)
– Muhammad Hazairin (Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang)
– Abd. Somad, S.H. (Advokat LBH Rumah Keadilan)
Webinar kali ini akan diselenggarakan pada:
🗓 Kamis, 29 Januari 2026
🕰 09.00 WIB s.d. selesai
📌 Zoom Meeting
Kunjungi tautan pendaftaran https://bit.ly/WebinarPilkadaLBHRK dan bergabung melalui grup Whatsapp yang dilampirkan di akhir registrasi untuk informasi lebih lanjut.
📞 Contact Person:
– Averos Aulia Ananta Nur, S.H., CPLA (082245724323)
(*)
