KUDUS — Proyek rehabilitasi ruang kelas di SMP 4 Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, yang bernilai Rp267.747.984 menjadi sorotan. Saat kegiatan konstruksi berlangsung, tidak ditemukan mandor maupun pengawas di lokasi. Pekerja bahkan melakukan pekerjaan di ketinggian tanpa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pantauan awak media di lokasi, Senin (12/10/2026) sekitar pukul 15.24 WIB di Jalan Raya Bendokerep, Karangbener, Kecamatan Bae, hanya terlihat sejumlah pekerja harian yang sedang membongkar atap gedung sekolah. Tidak tampak adanya mandor maupun pengawas yang mengarahkan pekerjaan. Saat dimintai keterangan, para pekerja mengaku tidak mengetahui keberadaan mandor maupun pengawas proyek.
Di lokasi terpasang papan informasi proyek yang tertulis: Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP — Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP 4 BAE. Nilai kontrak tercatat Rp267.747.984 dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Penyedia jasa tertera adalah CV. Cipta Karya Dimyati, bersumber dari APBD Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026.
Dari hasil penelusuran, terindikasi dua pelanggaran sekaligus dalam pelaksanaan proyek ini.
Pertama, tidak adanya mandor maupun pengawas di lokasi. Sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 dan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), setiap pekerjaan konstruksi wajib didampingi penanggung jawab lapangan dan pengawas untuk menjamin mutu, keselamatan, dan kemajuan pekerjaan. Tanpa kehadiran mereka, kualitas pekerjaan tidak terkontrol dan risiko kesalahan pengerjaan meningkat.
Kedua, pengabaian standar K3. Pekerja yang berada di ketinggian terlihat tidak menggunakan safety harness dan lifeline. Hal ini melanggar ketentuan Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerjaan di Ketinggian.
“Kalau pengawas dan mandor tidak ada, siapa yang mau tanggung jawab kalau ada yang jatuh atau bangunan tidak sesuai spesifikasi? Proyek Rp267 juta ini adalah uang rakyat, bukan proyek pribadi,” ujar seorang warga yang memantau pelaksanaan proyek tersebut.
Ketidakhadiran pengawas juga memicu pertanyaan terkait peran Konsultan Pengawas serta Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Mengingat masa pelaksanaan hanya 60 hari kalender, pengawasan justru seharusnya berjalan lebih ketat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Cipta Karya Dimyati, pihak pengelola SMP 4 Bae, maupun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus belum memberikan klarifikasi terkait temuan di lapangan.
Warga berharap Inspektorat Kabupaten Kudus bersama Dinas Pendidikan segera melakukan pemeriksaan mendadak ke lokasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan keuangan daerah.
(Weknyo)








