PATI — Proyek revitalisasi TK Mardi Putra yang berlokasi di Desa Mojoagung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik. Dengan alokasi anggaran senilai Rp434.533.000 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, proyek ini diduga menyisakan sejumlah persoalan krusial, mulai dari kualitas material bangunan hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi.
Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan pada jumat ( 6/11/2026), pekerjaan revitalisasi gedung TK Mardi Putra masih berlangsung. Namun, temuan di lapangan memunculkan sejumlah catatan penting. Material besi dan semen yang digunakan belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan. Selain itu, terlihat sejumlah pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat bekerja.
Proyek ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan masa pengerjaan yang disebut selama 90 hari kalender, dimulai 6 September 2026 dan ditargetkan selesai 19 Desember 2026. Namun, muncul informasi yang menyebutkan batas penyelesaian diperpanjang hingga 2 Januari 2027. Perbedaan jadwal ini dinilai perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Sorotan lain menyangkut dugaan ketidaksesuaian material besi dan semen dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jika hal ini terbukti, dikhawatirkan dapat menurunkan mutu konstruksi bangunan yang akan digunakan anak-anak usia dini. Meski demikian, dugaan ini belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran dan masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Persoalan penerapan K3 juga menjadi perhatian. Penggunaan APD yang tidak lengkap dinilai tidak sesuai standar keselamatan kerja dan membahayakan para pekerja.
Selain itu, muncul kejanggalan terkait mekanisme pelaksanaan. Pihak kepala sekolah disebut menyampaikan bahwa tim pelaksana berada di luar mekanisme swakelola dengan alasan pekerjaan berasal dari aspirasi. Pernyataan ini dinilai perlu penjelasan lebih lanjut guna memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan pengawasan pekerjaan.
Tim investigasi mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, mencakup kesesuaian material dengan RAB, kualitas konstruksi, penerapan K3, serta kepatuhan terhadap mekanisme swakelola.
“Jika pihak Dinas Pendidikan maupun pelaksana tidak segera melakukan evaluasi dan perbaikan teknis di lapangan, kami dari tim investigasi berkomitmen akan melayangkan surat resmi dan melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum (APH) di Pati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegas keterangan tim investigasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, P2SP, maupun pihak pelaksana terkait sejumlah temuan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Masyarakat berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif dan transparan, mengingat bangunan ini diperuntukkan bagi pendidikan anak-anak.
( Tim investigasi )








