SURABAYA – Peringatan 81 tahun peristiwa 10 November 1945 atau Hari Pahlawan menjadi momentum untuk merenungkan makna perjuangan kemerdekaan sekaligus mengingatkan ancaman yang masih menggerogoti bangsa, yaitu korupsi dan ketertutupan informasi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) Patar Sihotang, S.H., M.H., dalam tulisan refleksi yang disebarkan pada Selasa (10‑11‑2026).
Peristiwa pertempuran Surabaya tahun 1945 menjadi bukti keberanian rakyat, pemuda, santri, dan pejuang yang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat perlawanan yang dipelopori tokoh seperti Bung Tomo dan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato menjadi tonggak perjuangan untuk menegakkan kedaulatan bangsa.
Namun setelah 81 tahun kemerdekaan, PKN menilai masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Menurut Patar Sihotang, korupsi merupakan musuh tersembunyi yang menggerogoti cita‑cita para pahlawan. Penyelewengan anggaran pendidikan, kesehatan, dan proyek pembangunan merampas hak kesejahteraan masyarakat yang seharusnya dinikmati dari hasil jerih payah bangsa.
“Salah satu pemicu berkembangnya korupsi adalah ketertutupan informasi publik. Jika dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban sulit diakses masyarakat, pengawasan tidak dapat berjalan optimal,” ujarnya.
PKN menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah dasar pengawasan warga terhadap jalannya pemerintahan. Lembaga publik seharusnya memandang permintaan informasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat, bukan beban. Selain itu, lembaga penyelesaian sengketa informasi diharapkan menjalankan tugas secara adil dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Organisasi ini juga menyampaikan semboyan pengawasan masyarakat: Cari‑Temukan‑Laporkan, dengan prinsip bahwa data adalah bukti, fakta adalah kekuatan, hukum adalah jalan, dan keadilan adalah tujuan.
Di akhir pernyataannya, Patar Sihotang mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneruskan amanah para pahlawan. “Menghormati pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, melainkan berani menjaga uang negara, membela hak masyarakat, dan menolak kekuasaan tanpa pertanggungjawaban,” tegasnya.
( Badawi )








